Pangkalpinang (Antaranews Babel) - Gubernur Erzaldi Rosman Djohan memastikan pada 2019 ada kenaikan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) untuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar kinerja dan kesejahteraan terus meningkat.
"Tahun depan kita akan berikan kenaikan TPP untuk semua ASN asalkan mereka bisa mengikuti ritme kerja yang sesuai dengan tupoksinya. Untuk besarnya belum kita tentukan," kata Gubernur Kepulauan Babel, Erzaldi Rosman, di Pangkalpinang, Senin.
Ia mengatakan, seiring akan adanya kenaikan tunjangan bagi para ASN, maka Pemprov Babel juga akan menerapkan audit kinerja untuk semua ASN yang ada di lingkungan Pemprov Babel.
"Sudah setahun saya memimpin Babel, namun masih ada ASN yang tidak memahami dan mematuhi ritme kerjanya. Oleh sebab itu kita akan menerapkan sistem audit kinerja," ujarnya.
Menurut Erzaldi, jika ada ASN yang tidak bisa mengikuti ritme kerja yang ditetapkan maka akan disarankan pindah ke pemerintah kabupaten/kota, karena Pemprov Babel tidak membutuhkan ASN seperti itu.
Selain kinerja mereka yang akan diaudit, ASN juga dituntut memiliki moralitas yang baik, agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab.
"Tidak hanya peningkatan kinerja, para ASN kita tuntut memiliki moralitas yang baik, seperti tidak berselingkuh dengan istri atau suami orang, berpose dengan pakaian seronok dan tidak sering berselancar di medsos," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Tahun depan kita akan berikan kenaikan TPP untuk semua ASN asalkan mereka bisa mengikuti ritme kerja yang sesuai dengan tupoksinya. Untuk besarnya belum kita tentukan," kata Gubernur Kepulauan Babel, Erzaldi Rosman, di Pangkalpinang, Senin.
Ia mengatakan, seiring akan adanya kenaikan tunjangan bagi para ASN, maka Pemprov Babel juga akan menerapkan audit kinerja untuk semua ASN yang ada di lingkungan Pemprov Babel.
"Sudah setahun saya memimpin Babel, namun masih ada ASN yang tidak memahami dan mematuhi ritme kerjanya. Oleh sebab itu kita akan menerapkan sistem audit kinerja," ujarnya.
Menurut Erzaldi, jika ada ASN yang tidak bisa mengikuti ritme kerja yang ditetapkan maka akan disarankan pindah ke pemerintah kabupaten/kota, karena Pemprov Babel tidak membutuhkan ASN seperti itu.
Selain kinerja mereka yang akan diaudit, ASN juga dituntut memiliki moralitas yang baik, agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab.
"Tidak hanya peningkatan kinerja, para ASN kita tuntut memiliki moralitas yang baik, seperti tidak berselingkuh dengan istri atau suami orang, berpose dengan pakaian seronok dan tidak sering berselancar di medsos," ujarnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018