Sungailiat, Babel (Antaranews Babel) - Ratusan warga dari Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Bangka menuntut wakil rakyat daerah itu segera menandatangani surat memorandum mendukung pembentukan Kabupaten Bangka Utara.

"Delegasi calon daerah otonomi baru (CDOB) Bangka Utara mendesak pemerintah Jokowi-JK untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) dan Penataan Daerah (Petada) sebagai Penjabaran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," kata salah seorang Orator Forum Koordinasi Daerah (Forkoda) Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Bangka Utara, Joni di Sungailiat, Senin.

Dia mengatakan, delegasi pejuang CDOB Bangka Utara di antaranya pemekaran adalah kesejahteraan bagi daerah, mengharapkan pemerintah mencabut moratorium pemekaran daerah dan segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Petada dan Desertada menjadi peraturan pemerintah.

"Kami ingin mekar, bukan makar dan ini harapan kami sejak lama," katanya.

Sementara, penasihat Forkoda CDOB Bangka Utara, Johan Murod, meminta DPRD Kabupaten Bangka menandatangani moratorium yang sudah dijanjikan pada saat aksi sebelumnya (8/10) 2018.

"Masyarakat Belinyu dan Riau Silip mampu berdiri sendiri. Kita hari ini diplomasi otak, bukan diplomasi otot," kata Johan Murod.

Dia mengatakan, jika Kabupaten Bangka Utara terbentuk maka akan ada perguruan tinggi sendiri serta bisa berkembang baik pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Ditambahkannya, Bung Karno berpesan pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat, dan itu harus sampai ke daerah tidak hanya di kota.

Hal itu harus diwujudkan, termasuk pemekaran Bangka Utara supaya kesejahteraan masyarakat merata sampai ke desa-desa.

Akhirnya, masa diterima Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Rendra Basri, dilanjutkan dengan audiensi antara Ketua Forkoda CDOB Bangka Utara bersama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bangka.

Memorandum yang diinginkan massa pun akhirnya dikeluarkan DPRD Kabupaten Bangka atas persetujuan semua fraksi dan ditandatangani Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka.

Pewarta: Dwi HP

Editor : Adhitya SM


COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018