Jakarta (Antaranews Babel) - Pihak kepolisian mengintervensi suksesi kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah, kata Ketua Panitia Muktamar XVII PM Tahun 2018 Virgo Sulianto Gohardi.
"Kondisi ini bagi kami sesuatu yang mengkhawatirkan karena sebelumnya hal ini tidak pernah terjadi. Hal-hal yang ditanyakan juga sangat sensitif," kata Virgo kepada wartawan di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan dalam sepekan terakhir unsur Pemuda Muhammadiyah di tingkat wilayah, daerah bahkan cabang mendapatkan telepon dan atau kedatangan kunjungan dari pihak Kepolisian yang menanyakan perihal Muktamar PM.
Sejumlah pertanyaan, kata dia, banyak dilontarkan mulai dari jumlah peserta, kapan berangkat ke Yogyakarta sampai calon yang didorong didukung. Kegembiraan pesta demokrasi PM yang sehat nampaknya terganggu dengan intervensi itu. Meski terjadi rivalitas politik PM tapi selama ini muktamar berada dalam keceriaan tapi saat ini berubah.
Virgo mengatakan kondisi tersebut meresahkan. Menurut dia, kepolisian sangat aktif menghubungi seluruh jaringan organisasi Pemuda Muhammadiyah.
"Dalam sejarah Muhammadiyah dan Pemuda Muhammadiyah upaya intervensi seperti ini pernah terjadi di jaman Orde Baru, tapi jamaah Muhammadiyah selalu konsisten menolak model-model intervensi yang merusak seperti itu," kata dia.
Untuk itu, dia berharap yang dilakukan Kepolisian bukan hal negatif dan mengancam kegembiraan Muktamar Pemuda Muhammadiyah. Kepolisian seharusnya tidak menambah beban kerja anggotanya dengan kesibukan Muktamar Pemuda Muhammadiyah.
PM, kata dia, mengusung gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Hanya kemungkaran yang terancam oleh Pemuda Muhammadiyah.
"Fokus saja pada tugas utama Kepolisian dan pekerjaan rumah kasus-kasus yang belum terselesaikan. Pemuda Muhammadiyah merupakan organisasi yang lahir sebelum negara ini lahir. Muktamar kami tidak akan mengancam keamanan negara ini karena kami yang mendirikan negara ini," kata dia.
Muktamar Pemuda Muhammadiyah merupakan permusyawaratan tertinggi dalam organisasi PM yang dilaksanakan empat tahun sekali. Tahun 2018 muktamar digelar di Yogyakarta pada 25-28 November 2018.
Salah satu agenda penting dalam muktamar adalah memilih Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Periode 2018-2022 untuk menggantikan Dahnil Anzar Simanjuntak yang akan habis masa jabatannya.
Saat ini terdapat enam bakal calon Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah. Mereka akan ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap pada Sidang Tanwir Pra Muktamar dan dilakukan Pemilihan pada Sidang Muktamar.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Kondisi ini bagi kami sesuatu yang mengkhawatirkan karena sebelumnya hal ini tidak pernah terjadi. Hal-hal yang ditanyakan juga sangat sensitif," kata Virgo kepada wartawan di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan dalam sepekan terakhir unsur Pemuda Muhammadiyah di tingkat wilayah, daerah bahkan cabang mendapatkan telepon dan atau kedatangan kunjungan dari pihak Kepolisian yang menanyakan perihal Muktamar PM.
Sejumlah pertanyaan, kata dia, banyak dilontarkan mulai dari jumlah peserta, kapan berangkat ke Yogyakarta sampai calon yang didorong didukung. Kegembiraan pesta demokrasi PM yang sehat nampaknya terganggu dengan intervensi itu. Meski terjadi rivalitas politik PM tapi selama ini muktamar berada dalam keceriaan tapi saat ini berubah.
Virgo mengatakan kondisi tersebut meresahkan. Menurut dia, kepolisian sangat aktif menghubungi seluruh jaringan organisasi Pemuda Muhammadiyah.
"Dalam sejarah Muhammadiyah dan Pemuda Muhammadiyah upaya intervensi seperti ini pernah terjadi di jaman Orde Baru, tapi jamaah Muhammadiyah selalu konsisten menolak model-model intervensi yang merusak seperti itu," kata dia.
Untuk itu, dia berharap yang dilakukan Kepolisian bukan hal negatif dan mengancam kegembiraan Muktamar Pemuda Muhammadiyah. Kepolisian seharusnya tidak menambah beban kerja anggotanya dengan kesibukan Muktamar Pemuda Muhammadiyah.
PM, kata dia, mengusung gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Hanya kemungkaran yang terancam oleh Pemuda Muhammadiyah.
"Fokus saja pada tugas utama Kepolisian dan pekerjaan rumah kasus-kasus yang belum terselesaikan. Pemuda Muhammadiyah merupakan organisasi yang lahir sebelum negara ini lahir. Muktamar kami tidak akan mengancam keamanan negara ini karena kami yang mendirikan negara ini," kata dia.
Muktamar Pemuda Muhammadiyah merupakan permusyawaratan tertinggi dalam organisasi PM yang dilaksanakan empat tahun sekali. Tahun 2018 muktamar digelar di Yogyakarta pada 25-28 November 2018.
Salah satu agenda penting dalam muktamar adalah memilih Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Periode 2018-2022 untuk menggantikan Dahnil Anzar Simanjuntak yang akan habis masa jabatannya.
Saat ini terdapat enam bakal calon Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah. Mereka akan ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap pada Sidang Tanwir Pra Muktamar dan dilakukan Pemilihan pada Sidang Muktamar.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018