Tanjung Pandan, Babel (Antaranews Babel) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melaksanakan kegiatan jelajah pengawasan dan penguatan sumber daya manusia (SDM) di Tanjung Pandan, Belitung untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan pemilu 2019.
Komisioner Bawaslu Babel bidang Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Andi Budi Yulianto di Tanjung Pandan, Selasa, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan guna melihat dan mendengarkan langsung permasalahan pemilu yang terjadi di lapangan.
"Kami ingin melihat dan mendengarkan langsung bagaimana potensi-potensi pelanggaran yang ada di wilayah masing-masing dan juga keluhan-keluhan dari pengawas yang selama ini bersentuhan langsung dengan peserta pemilu," katanya.
Ia mengatakan kegiatan tersebut berdasarkan hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang bersumber dari para pengawas pemilu pada tingkatan masing-masing di lapangan.
Menurut dia melaui IKP tersebut dapat diketahui bagaimana potensi-potensi pelanggaran pemilu yang terjadi di lapangan dalam skala tingkatkan baik ringan atau berat.
"Dari indikator itu kita bisa melihat potensi pelanggarannya apakah itu politik uang, kemudian posisi TPS yang rawan, pendistribusian logistik dan juga netralitas penyelanggara pemilu," katanya.
Ia berharap kegiatan tersebut dapat mengudakasi masyarakat dan peserta pemilu di daerah itu pada pemilu 2019.
"Harapan kita bisa mencegah terjadinya pelanggaran. Misalnya politik uang makanya kita harus fokus . Misalnya dalam satu desa ada beberapa calon makanya persaingan akan kompetitif dan potensi pelanggarannya tinggi," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
Komisioner Bawaslu Babel bidang Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Andi Budi Yulianto di Tanjung Pandan, Selasa, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan guna melihat dan mendengarkan langsung permasalahan pemilu yang terjadi di lapangan.
"Kami ingin melihat dan mendengarkan langsung bagaimana potensi-potensi pelanggaran yang ada di wilayah masing-masing dan juga keluhan-keluhan dari pengawas yang selama ini bersentuhan langsung dengan peserta pemilu," katanya.
Ia mengatakan kegiatan tersebut berdasarkan hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang bersumber dari para pengawas pemilu pada tingkatan masing-masing di lapangan.
Menurut dia melaui IKP tersebut dapat diketahui bagaimana potensi-potensi pelanggaran pemilu yang terjadi di lapangan dalam skala tingkatkan baik ringan atau berat.
"Dari indikator itu kita bisa melihat potensi pelanggarannya apakah itu politik uang, kemudian posisi TPS yang rawan, pendistribusian logistik dan juga netralitas penyelanggara pemilu," katanya.
Ia berharap kegiatan tersebut dapat mengudakasi masyarakat dan peserta pemilu di daerah itu pada pemilu 2019.
"Harapan kita bisa mencegah terjadinya pelanggaran. Misalnya politik uang makanya kita harus fokus . Misalnya dalam satu desa ada beberapa calon makanya persaingan akan kompetitif dan potensi pelanggarannya tinggi," ujarnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018