Pangkalpinang (Antaranews Babel) - Kepala Satuan Kerja Penataan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nurul Azmi mengatakan realisasi program kota tanpa kumuh (Kotaku) di Kota Pangkalpinang mencapai 90 persen dari target yang telah ditentukan.

"Program Kotaku di Pangkalpinang 2018 tercapai, dari total target 196,2 hektare kawasan kumuh, sampai akhir 2018 hanya tersisa 22,2 hektare," katanya di Pangkalpinang, Minggu.

Untuk mengurangi kawasan kumuh, pada 2018 Kota Pangkalpinang mendapat bantuan anggaran Kotaku skala lingkungan sebesar Rp14 miliar yang merupakan bantuan terbesar se-Bangka Belitung.

"Sebagai ibu kota provinsi, Kota Pangkalpinang memang menjadi prioritas untuk diselesaikan masalah kawasan kumuh, sedangkan kabupaten lainnya diselesaikan secara bertahap tergantung anggarannya," ujarnya.

Sementara untuk dana reguler Satker PKP, yaitu sebesar Rp9,2 miliar untuk proyek pengerjaan jalan inspeksi, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan taman.

"Penyediaan dana reguler dan bantuan yang cukup besar itu karena Pangkalpinang memiliki kawasan kumuh terbesar se-Babel, yaitu 196,2 hektare, adapun identik kawasan kumuh di Pangkalpinang merupakan daerah genangan dan kawasan rawan banjir," ujarnya.

Anggaran untuk penanganan Kotaku skala kawasan pada 2019 sebesar Rp14 miliar yang diprioritaskan untuk dua kelurahan, yaitu Opas dan Gedung Nasional.

"Kami yakin 2019 Kota Pangkalpinang sudah bisa mewujudkan kawasan kota tanpa kumuh '100-0-100', yaitu 100 persen akses air minum, mengurangi kawasan kumuh hingga nol persen dan 100 persen akses sanitasi untuk masyarakat," katanya.

Pewarta: Try Mustika Hardi

Editor : Adhitya SM


COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019