Jayapura (Antaranews Babel) - Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin Siregar menyebut sebanyak 15 kabupaten dari 28 dan 1 kota di Bumi Cenderawasih yang rawan konflik bersenjata pada saat pemilu nanti.
"Ada 15 kabupaten, diantaranya Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Mimika, Intan Jaya, Nduga dan Jayawijaya," katanya dalam seminar nasional yang mengangkat tema "Tantangan dan harapan pembangunan infrastruktur, energi, dan pangan serta lingkungan hidup di Papua dan Papua Barat" bertempat di Rektorat Universitas Cenderawasih Kota Jayapura, Selasa.
Menurut dia, 15 kabupaten itu ada diantaranya belum mempunyai polres, seperti di Kabupaten Nduga, hanya ada pos polisi dan baru belakangan ini ditingkatkan menjadi polsek dengan kekuatan 15 personil.
"Kami mengalami penolakan di Nduga karena trauma operasi Mapenduma pada 1996 lalu. Harapannya hal ini bisa didengar oleh Pak Gubernur Papua dan jajarannya agar bisa membantu untuk penyediaan infrastrukturnya," katanya.
Selain itu, ungkap dia, ada kabupaten yang hingga kini jalannya roda pemerintahan dilakukan di luar daerah karena masih ada persoalan internal di lingkungannya.
"Itu adalah Kabupaten Intan Jaya, ibu kota Sugapa tapi jalannya pemerintahan di Nabire," ujarnya.
Mengenai pemilu, mantan Kapolda Papua Barat itu mengungkapkan ada 15 ribu TPS, dengan 3 juta lebih DPT yang tersebar di 15 ribu kampung/kelurahan, 500 distrik dan 29 kabupaten/kota.
"Kami bersama TNI siap mengamankan jalannya pesta demokrasi ini, tentunya dibutuhkan dukungan semua pihak," katanya.
Pada momentum seminar itu, Kapolda meminta izin untuk menyampaikan peristiwa Nduga yang menewaskan 17 pekerja PT Istaka Karya.
"Peristiwa itu benar terjadi, tidak ada rekayasa dan pekerjanya bukan TNI dan Polri. Pelakunya adalah KKB pimpinan Egianus Kogoya dan saya punya Satgas Nemangkawi yang sedang bekerja untuk tangani masalah ini," katanya.
Seminar tersebut dibuka oleh Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramowardhani dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Ada 15 kabupaten, diantaranya Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Mimika, Intan Jaya, Nduga dan Jayawijaya," katanya dalam seminar nasional yang mengangkat tema "Tantangan dan harapan pembangunan infrastruktur, energi, dan pangan serta lingkungan hidup di Papua dan Papua Barat" bertempat di Rektorat Universitas Cenderawasih Kota Jayapura, Selasa.
Menurut dia, 15 kabupaten itu ada diantaranya belum mempunyai polres, seperti di Kabupaten Nduga, hanya ada pos polisi dan baru belakangan ini ditingkatkan menjadi polsek dengan kekuatan 15 personil.
"Kami mengalami penolakan di Nduga karena trauma operasi Mapenduma pada 1996 lalu. Harapannya hal ini bisa didengar oleh Pak Gubernur Papua dan jajarannya agar bisa membantu untuk penyediaan infrastrukturnya," katanya.
Selain itu, ungkap dia, ada kabupaten yang hingga kini jalannya roda pemerintahan dilakukan di luar daerah karena masih ada persoalan internal di lingkungannya.
"Itu adalah Kabupaten Intan Jaya, ibu kota Sugapa tapi jalannya pemerintahan di Nabire," ujarnya.
Mengenai pemilu, mantan Kapolda Papua Barat itu mengungkapkan ada 15 ribu TPS, dengan 3 juta lebih DPT yang tersebar di 15 ribu kampung/kelurahan, 500 distrik dan 29 kabupaten/kota.
"Kami bersama TNI siap mengamankan jalannya pesta demokrasi ini, tentunya dibutuhkan dukungan semua pihak," katanya.
Pada momentum seminar itu, Kapolda meminta izin untuk menyampaikan peristiwa Nduga yang menewaskan 17 pekerja PT Istaka Karya.
"Peristiwa itu benar terjadi, tidak ada rekayasa dan pekerjanya bukan TNI dan Polri. Pelakunya adalah KKB pimpinan Egianus Kogoya dan saya punya Satgas Nemangkawi yang sedang bekerja untuk tangani masalah ini," katanya.
Seminar tersebut dibuka oleh Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramowardhani dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019