Koba (Antara Babel) - Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ke DPRD setempat sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.
"Sudah kami ajukan ke DPRD beberapa waktu lalu, namun sampai kini belum ada pembahasan," kata Sekretaris Daerah Pemkab Bangka Tengah, Ibnu Saleh pada acara sosialisasi UU 14/2008 di Koba, Rabu.
Ia menjelaskan, perda tersebut dibutuhkan sebagai payung hukum atau turunan dari UU 14/2008 agar bisa diterapkan secara efektif di Bangka Tengah.
"Ini jelas penting, apalagi masih banyak para pejabat di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang belum memahami tentang KIP sehingga informasi belum sepenuhnya disampaikan kepada masyarakat," ujarnya.
Ia mengatakan, sosialisasi undang-undang itu sendiri harus dihadiri setiap kepala SKPD agar bisa memahami dan diterapkan dalam dunia kerja terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik.
"Kami jelas merespons positif undang-undang ini sebagai bentuk pemerintah yang transparan dan ini wajib dilaksanakan seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Bangka Tengah," katanya.
Sementara Ketua Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung, Ahmad mengatakan keberadaan komisi itu selain tugas pokoknya menerima laporan dan menyelesaikan perkara sengketa informasi juga mendorong dan menguatkan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID).
"PPID ini penting karena keinginan masyarakat terkait informasi selalu meningkat setiap tahunnya dan pemerintah daerah sebagai pelayanan masyarakat mesti memahaminya," katanya.
Ia menjelaskan, keterbukaan informasi ini sejalan dengan salah satu pilar reformasi yakni transparansi dan KIP mengatur mengenai kewajiban badan atau pejabat publik.
"Badan dan lembaga pemerintah lainnya dapat memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014
"Sudah kami ajukan ke DPRD beberapa waktu lalu, namun sampai kini belum ada pembahasan," kata Sekretaris Daerah Pemkab Bangka Tengah, Ibnu Saleh pada acara sosialisasi UU 14/2008 di Koba, Rabu.
Ia menjelaskan, perda tersebut dibutuhkan sebagai payung hukum atau turunan dari UU 14/2008 agar bisa diterapkan secara efektif di Bangka Tengah.
"Ini jelas penting, apalagi masih banyak para pejabat di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang belum memahami tentang KIP sehingga informasi belum sepenuhnya disampaikan kepada masyarakat," ujarnya.
Ia mengatakan, sosialisasi undang-undang itu sendiri harus dihadiri setiap kepala SKPD agar bisa memahami dan diterapkan dalam dunia kerja terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik.
"Kami jelas merespons positif undang-undang ini sebagai bentuk pemerintah yang transparan dan ini wajib dilaksanakan seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Bangka Tengah," katanya.
Sementara Ketua Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung, Ahmad mengatakan keberadaan komisi itu selain tugas pokoknya menerima laporan dan menyelesaikan perkara sengketa informasi juga mendorong dan menguatkan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID).
"PPID ini penting karena keinginan masyarakat terkait informasi selalu meningkat setiap tahunnya dan pemerintah daerah sebagai pelayanan masyarakat mesti memahaminya," katanya.
Ia menjelaskan, keterbukaan informasi ini sejalan dengan salah satu pilar reformasi yakni transparansi dan KIP mengatur mengenai kewajiban badan atau pejabat publik.
"Badan dan lembaga pemerintah lainnya dapat memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat," ujarnya.
Editor : Aprionis
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014