DPRD Bangka Belitung minta pemkab data korban PHK

Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Bangka Belitung meminta pemerintah kabupaten/kota untuk mendata masyarakat korban pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk memudahkan pemerintah provinsi memberdayakan mereka.

"Pandemi COVID-19 ini menyebabkan kasus PHK sektor perhotelan mengalami peningkatan signifikan. Oleh karena itu, pemda segera mendata secara detail," kata Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Babel, Jawarno saat kunker ke Disnaker Bangka Tengah di Koba, Kamis.

Ia mengatakan pandemi Covid-19 membuat banyak perusahaan khususnya perhotelan di Bangka Tengah melakukan rasionalisasi dengan melakukan PHK kepada karyawannya, sehingga memicu peningkatan pengangguran, kemiskinan dan masalah sosial lainnya.

"Kami berharap Disnaker Bangka Tengah dapat melakukan pendataan secara detail terkait permasalahan tersebut dan berkoordinasi dengan provinsi untuk selanjutnya bisa disinkronkan dengan dinas terkait mengenai bantuan yang bisa diperoleh, baik itu bantuan modal usaha maupun pelatihan", ujarnya.

Menurut dia pada kunker kali ini, pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial menjadi pokok diskusi, agar dapat dicarikan solusi yang terbaik untuk mengatasi berbagai masalah akibat pandemi ini.

"Banyaknya PHK ataupun karyawan yang dirumahkan sementara akibat dampak Covid-19 menjadi pembahasan utama dalam kunjungan kerja ini," katanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bangka Belitung, Harrie Partiadi mengatakan korban PHK di Bangka Tengah paling banyak berasal dari bidang perhotelan, mengingat banyak hotel berbintang berada di wilayah tersebut.

"Baik provinsi maupun kabupaten melalui dinas tertentu diantaranya Dinas Sosial, Dinas UMKM cukup banyak membantu para karyawan maupun pelaku usaha yang terkena imbas akibat pandemi ini, " ujarnya.