Wakil Ketua MPR apresiasi Jepang kirim AstraZeneca ke RI

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Syarief Hasan mengapresiasi Pemerintah Jepang atas pengiriman 998.400 dosis vaksin AstraZeneca ke Indonesia.

"Saya, atas nama pribadi, Pimpinan MPR RI dan Partai Demokrat menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan hibah vaksin yang diberikan Pemerintah Jepang," kata Syarief dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Syarief menambahkan pengiriman vaksin COVID-19 tersebut merupakan bentuk kerja sama bilateral Indonesia dan Jepang yang baik.

"Kita harus saling bahu-membahu dan bergotong-royong dengan negara-negara lain untuk memastikan bahwa pandemi COVID-19 dapat teratasi dengan baik," tambahnya.

Syarief juga berharap hubungan antara kedua negara dapat terus ditingkatkan di sektor lain, seperti investasi, budaya dan pendidikan.

Dia menceritakan kerja sama kedua negara tersebut terus terjalin, seperti Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan kepada Jepang saat bencana tsunami di Miyagi pada 11 Maret 2011.

Pemerintah Indonesia, saat itu di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyumbangkan perpustakaan yang hingga kini masih bermanfaat bagi masyarakat Jepang.

"Hubungan yang baik antara Indonesia dan Jepang ini harus dijaga. Harapannya, hubungan yang saling mendukung tersebut dapat berlanjut dan lebih meningkat di masa yang akan datang," jelasnya.

Sebanyak 998.400 dosis vaksin AstraZeneca tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten pada Kamis (1/7), dengan disaksikan langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kenju Kanasugi.

Budi Gunadi mengatakan sebanyak 998.400 dosis vaksin siap pakai tersebut merupakan bagian dari 2,1 juta dosis AstraZeneca yang disumbangkan Pemerintah Jepang untuk Indonesia.

Separuh dari pasokan vaksin yang telah tiba di Indonesia tersebut akan didistribusikan ke daerah-daerah sasaran yang diterapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali.