Brussels (ANTARA) - Uni Eropa (EU) tidak memiliki pilihan kecuali berbicara dengan pemerintah baru Taliban Afghanistan dan Brussel akan mencoba berkoordinasi dengan anggota pemerintah untuk menyusun kehadiran diplomatik di Kabul, kata pejabat senior EU, Selasa (14/9).
"Krisis Afghanistan belum berakhir," kata Kepala Kebijakan Luar Negeri EU Josep Borrell di hadapan Parlemen Eropa di Strasbourg. "Untuk mendapat peluang mempengaruhi peristiwa-peristiwa, kami tidak memiliki pilihan lain selain terlibat dengan Taliban."
Para Menteri luar negeri telah menentukan syarat untuk membangun kembali hubungan diplomatik dan bantuan kemanusiaan dengan Taliban, yang menguasai Afghanistan pada 15 Agustus, termasuk menghormati HAM, terutama hak kaum perempuan.
"Mungkin ini sebuah oksimoron murni untuk berbicara mengenai HAM, namun inilah yang harus kami tanyakan kepada mereka," katanya.
Borrell mengatakan kepada anggota dewan EU bahwa blok tersebut harus siap menyaksikan kedatangan warga Afghanistan di Eropa jika Taliban mengizinkan mereka pergi, meski dirinya mengaku tidak mengharapkan arus migran yang tinggi seperti 2015 yang disebabkan oleh perang saudara Suriah.
Komisi Eropa berencana mengamankan pendanaan dari pemerintah Uni Eropa dan anggaran bersama 300 juta euro (sekitar Rp5,04 triliun) baik untuk tahun ini maupun tahun depan guna membuka jalan pemukiman kembali bagi sekitar 30.000 warga Afghanistan.
