Pangkalpinang (ANTARA) - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bangka Belitung (Babel) mendorong percepatan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat.
"Secara umum, derajat ketergantungan fiskal daerah masih cukup tinggi sehingga peran dana APBN menjadi sangat strategis dalam kegiatan pembangunan serta peningkatan aktivitas dan daya tahan ekonomi masyarakat Babel, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini," kata Kepala Kanwil DJPb Babel Edih Mulyadi di Pangkalpinang, Kamis.
Untuk wilayah Babel, berdasarkan data yang dikeluarkan pada 31 Januari 2022, realisasi belanja APBN yang disalurkan melalui KPPN mencapai Rp799,78 miliar, sementara Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 725,36 miliar.
Ia menambahkan, proyeksi belanja pada bulan Januari dinilai overstated sebesar Rp19,54 miliar, sementara pada Februari 2022 belanja K/L diproyeksikan Rp247 miliar dan TTKD diproyeksikan Rp543,46 miliar.
Menurut Edih, kondisi pandemi yang cenderung eskalatif menuntut pemerintah untuk melakukan berbagai upaya perbaikan aktivitas ekonomi masyarakat dan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif menjadi salah satu upaya menghindari pertumbuhan ekonomi negatif pada Triwulan IV 2021.
"Oleh sebabnya, seluruh Kementerian Negara/lembaga dan pemerintah daerah didorong untuk segera melakukan percepatan realisasi belanja," katanya.
Selain itu, terkait program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berupa kebijakan dan insentif dalam berbagai sektor juga harus segera dilaksanakan untuk menjaga agar aktivitas perekonomian tetap berjalan dengan baik.
Realisasi PEN di Babel sampai dengan 31 Desember 2021 mencapai Rp967,54 miliar, terdiri dari klaster perlindungan sosial Rp657,82 miliar, klaster kesehatan Rp144,55 miliar, program prioritas K/L Rp36,30 miliar dan UMKM Rp128,87 miliar.
"Sedangkan realisasi pada tahun ini sampai dengan 31 Januari 2022 mencapai Rp3,37 miliar yang berasal dari insentif pajak," ujarnya
Pihaknya memberikan rekomendasi percepatan realisasi belanja APBN di Babel di bulan berikutnya, meliputi meningkatkan koordinasi, percepatan penyelesaian dan pengajuan dokumen persyaratan penyaluran DFDD, percepatan persiapan dan penyelesaian pengadaan barang dan jasa serta kontrak.
"Kemudian percepatan penyusunan dan penyelesaian Perkada, APBDes dan Perkades KPM-BLT desa, serta perkuat sinergi dan koordinasi antara pemangku kepentingan terkait penyaluran DFDD," demikian Edih.
