Sungailiat (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penggunaan fasilitas layanan jasa perbankan dan dukungan program Smart City.
Pimpinan BNI Cabang Pangkalpinang Mus Adral di Sungailiat, Selasa mengatakan, kerja sama yang dijalin tersebut sebagai bentuk komitmen BNI dalam mengembangkan layanan perbankan yang terintegrasi dengan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintah kabupaten.
"Kerja sama yang ditandatangani kedua belah pihak, mencakup pengembangan ekosistem smart city pembayaran transaksi digital seperti pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (e-PBB-P2), e-PDAM, e-retribusi serta produk lain," jelasnya.
Dia mengatakan, Smart City BNI memberikan layanan nontunai yang aman, efektif, dan efisien sehingga membantu masyarakat dalam bertransaksi.
"Program Smart City BNI sebelumnya sudah kami kembangkan di Kabupaten Bangka Barat dan akan dikembangkan kembali di daerah lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," ujar Mus.
Mus Adral mengatakan, program Smart City juga memberikan ruang layanan "Bank Sampah" yang dihimpun oleh masyarakat atau pelajar, dimana sampah tersebut dapat menghasilkan uang.
Selain pengembangan layanan Smart City, sebagai lembaga keuangan negara kata dia, BNI mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan di sektor usaha mikro kecil dan menengah dengan mengucurkan bantuan permodalan kredit usaha rakyat.
"Tahun 2021, bantuan permodalan kredit usaha rakyat untuk pelaku UMKM mencapai kurang lebih Rp170 miliar dan tahun 2022 terhitung sampai akhir Oktober sebesar Rp160 miliar lebih dengan jumlah lebih dari 2.000 debitur," kata dia.
Sementara Bupati Bangka Mulkan memberikan apresiasi besar kepada BNI yang membuka layanan Smart City di daerah itu karena layanan berbasis teknologi informasi itu akan membantu dan meringankan masyarakat bertransaksi terutama dalam pembayaran tagihan PBB P2.
"Pembayaran PBB P2 dari wajib pajak sangat diperlukan guna meningkatkan pendapatan asli daerah yang ditargetkan tahun 2022 mencapai Rp10 miliar," kata Mulkan.
Mulkan berpendapat perkembangan teknologi informasi mampu mengatasi berbagai persoalan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat layanan publik agar semakin membaik.
