Mentok, Babel (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengusulkan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2024 sebesar Rp25,28 miliar.
"Kami sudah mengajukan rencana anggaran tersebut kepada Pemkab Bangka Barat dan sudah satu kali bertemu dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar usulan itu mendapatkan perhatian pada saat penyusunan anggaran tahun depan," kata Ketua KPU Kabupaten Bangka Barat Pardi di Mentok, Senin.
Ia menjelaskan, pada tahun 2024 terdapat dua kali pemilihan umum serentak, yaitu tahap pertama dilaksanakan Pemilihan Anggota DPR, DPRD, DPD dan Presiden-Wakil Presiden, pada 14 Februari 2024, dilanjutkan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baik gubernur, bupati dan wali kota, pada 27 November 2024.
Untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pemilu serentak tahap pertama, kata Pardi, seluruh anggaran akan disalurkan oleh KPU RI, sedangkan untuk pemilu tahap dua akan menggunakan anggaran dari APBD Kabupaten.
"Ketentuan ini sesuai dengan aturan yang berlaku, jadi nanti anggaran Pemilu Kepala Daerah yang akan didukung APBD Kabupaten, namun ada juga beberapa beban pekerjaan yang akan bersinergi dengan KPU Provinsi Babel," ujarnya.
Menurut dia, usulan anggaran sebesar Rp25,28 miliar tersebut sebagian besar akan diserap untuk kebutuhan honor penyelenggara pemilihan, seperti Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Panitia pendaftaran Pemilih.
"Berdasarkan pengalaman pelaksanaan beberapa kali pemilu sebelumnya, alokasi anggaran para anggota badan yang bertugas untuk membantu pelaksanaan kerja KPU di tingkat kecamatan dan desa ini sekitar 40 persen dari total anggaran yang ada," katanya.
Ia mengatakan, jumlah anggaran yang diusulkan untuk pelaksanaan Pilkada 2024 sebesar Rp25,28 miliar ini lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang Pilkada 2020 yang mencapai Rp16 miliar.
"Ada beberapa beban pekerjaan dari yang harus kami lakukan di kabupaten karena pelaksanaan pemilu bersamaan antara pemilihan bupati-wakil bupati dengan pemilihan gubernur-wakil gubernur, misalnya untuk biaya operasional pelipatan kertas surat suara, distribusi logistik dan lainnya," katanya.
Ia berharap usulan anggaran penyelenggaraan Pilkada 2024 bisa disetujui Pemkab bersama DPRD kabupaten setempat sehingga seluruh proses dan tahapan pemilu berjalan dengan baik.
"Kami berharap untuk tahun 2023, anggaran awal sebesar Rp1 miliar bisa dicairkan lebih awal karena sekitar bulan Oktober beberapa tahapan pilkada mulai dijalankan," katanya.
