Selatpanjang, Riau (Antara Babel) - Badan Restorasi Gambut akan memulihkan 933.000 hektare lahan gambut yang rusak di Provinsi Riau selama lima tahun ke depan dan membutuhkan dana Rp11,196 triliun untuk melakukannya.
"Estimasi kami membutuhkan lebih Rp12 juta per hektare," kata Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead kepada Antara pada pencanangan dimulainya restorasi gambut di Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa.
Presiden Joko Widodo membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) awal 2016 guna memulihkan dua juta hektare lahan gambut dalam lima tahun. Tujuan utamanya untuk mengatasi kebakaran lahan akibat kerusakan ekosistem gambut.
Restorasi akan dilakukan di lahan-lahan gambut yang tersebar di tujuh provinsi yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua.
Tahun ini Badan Restorasi Gambut menargetkan bisa merestorasi 30 persen lahan gambut yang rusak, sekitar 600.000 hektare lahan gambut yang ada di Pulang Pisau di Kalimantan Tengah, Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin di Sumatera Selatan, dan Kepulauan Meranti di Riau.
Khusus di Riau, Nazir Foead menyatakan Presiden meminta pemulihan lahan gambut di Kepulauan Meranti menjadi prioritas.
"Skala kebakaran di Meranti tak begitu besar dibandingkan tiga daerah lainnya, tapi dipilih karena Presiden melihat adanya peran serta masyarakat setempat dengan mendayagunakan komoditi sagu. Karena itu, pencanangan kegiatan BRG pertama dilaksanakan di Riau, khususnya Meranti," katanya.
Namun, ia mengatakan, sampai saat ini belum ada alokasi dana untuk lembaganya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Menurut dia, Badan Restorasi Gambut sudah menyampaikan usul anggaran dan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas masih membahasnya.
"Anggaran khusus untuk BRG di APBN belum pasti karena masih dihitung dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas," ujarnya.
Untuk sementara waktu, ia menjelaskan, program restorasi gambut masih mengandalkan anggaran rehabilitasi lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta sumbangan dari pemerintah Norwegia, dan bantuan Amerika Serikat melalui lembaga USAID.
Pemerintah Norwegia pada Februari 2016 sepakat mengalokasikan dana hibah 50 juta dolar AS untuk membantu restorasi lahan gambut Indonesia, sementara bantuan dari Amerika Serikat untuk upaya itu sekitar 17 juta dolar AS.
Selain itu, ia mengatakan, pemerintah berencana mengalihkan sebagian anggaran untuk pemadaman kebakaran lahan ke program restorasi gambut.
Nazir juga mengharapkan dukungan dana dari sektor swasta untuk program restorasi gambut.
"Ini bukan kerja yang ringan, jadi ini harus mengetuk hati kawan-kawan di dunia usaha untuk segera melakukan dengan efektif dan akan terus dipantau," katanya.
Sebagai langkah awal, BRG akan menginventarisasi lahan yang siap direstorasi agar tidak menimbulkan masalah hukum ke depannya.
BRG mulai memetakan luas lahan yang ada konsesinya, konsesi lahan berkonflik yang harus diselesaikan sebelum direstorasi, serta lahan milik warga atau lahan masyarakat adat yang harus masuk program restorasi.
"Dari 933.000 di Riau tidak semua bisa langsung direstorasi karena masih ada aspek legalitas lahan yang harus dituntaskan," katanya.
BRG akan fokus melakukan pembasahan kembali dan penanaman kembali lahan gambut rusak.
Upaya pembasahan kembali akan dilakukan dengan memasang sekat di lahan-lahan gambut supaya air yang tertampung di musim hujan tak mengalir ke tempat lain sehingga tidak terlalu kering saat kemarau.
Jika gambut yang tetap basah, maka risiko kebakaran lahan dan hutan menurun dan lahan bisa dimanfaatkan untuk menanam tanaman pangan seperti sagu.
