Pangkalpinang (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kepala Daerah di seluruh Indonesia, memberikan 5 instruksi perihal pengendalian inflasi yang harus dilakukan oleh kepala daerah.
Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kepulauan Babel) Safrizal ZA usai menghadiri langsung rapat koordinasi yang berlangsung di Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Senin (4/12/2023).
"Pak Menteri Tito memberikan lima arahannya terkait mengatasi inflasi di daerah yang masih tertinggi," kata Pj Gubernur Babel Safrizal dalam keterangan rilis yang diterima Antara di Pangkalpinang.
Safrizal menuturkan, lima arahan itu di antaranya, pertama, melakukan gerakan tanam; kedua, pendistribusian bantuan kepada keluarga penerima manfaat agar tepat sasaran; ketiga, mengampanyekan tidak boros pangan. Selanjutnya, keempat, melakukan rekonsiliasi data, dan terakhir melakukan gerakan stabilisasi pasokan harga pangan.
Baca juga: Tito imbau daerah waspadai inflasi November 2,86 persen
"Pengendalian inflasi adalah kerja konkret bukan jargon semata, karena itu, bersama Disperindag dan Dinas UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) langsung cek kondisi lapangan," katanya.
Pj Gubernur Kepulauan Babel yang juga Dirjen Bina Adwil Kemendagri menjelaskan, kondisi ini menjadi fokus bersama, dan dilakukan penanganan khusus dalam pengendaliannya. Harga beras masih menjadi faktor penentu melambungnya inflasi. Kemudian, disusul transportasi udara, rokok kretek filter, ikan bulat, dan rokok putih ikut menjadi faktor penyebab inflasi tinggi.
"Inflasi di Babel tertinggi se-Indonesia. Angkanya mencapai 3,8 persen secara year on year. Kami bersama pemangku kepentingan berusaha menekan angka inflasi," kata Safrizal.
Menurutnya, pemantauan terhadap harga-harga bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, ikan, daging, termasuk cabai. Misalnya harga cabai rawit yang naik dari Rp90 ribu menjadi Rp95 ribu. Menurutnya, tingginya harga cabai rawit itu dipengaruhi pasokan berkurang.
"Selain pasokan berkurang, juga dipengaruhi oleh biaya transportasi udara yang tinggi karena cabai rawit dipasok dari Jawa," ungkap Safrizal.
Safrizal akan merumuskan strategi menekan inflasi. Jika tidak ada perubahan signifikan berdampak turun daya beli masyarakat, sekaligus untuk mengantisipasi inflasi yang bersifatnya agregat dengan melibatkan lintas sektoral, Safrizal berharap dukungan semua pihak untuk berkolaborasi membantu pemerintah daerah mengendalikan inflasi.
"Saya mulai menganalisis komoditi penyumbang inflasi. Bantu kami untuk meningkatkan produksi cabai, mulai dari hulu ke hilir, sehingga bisa memenuhi kebutuhan daerah sendiri, dan tidak berharap dengan daerah lain. Begitu juga dengan berbagai komoditas pangan untuk mengantisipasi lonjakan harga," tuturnya.
Safrizal berharap dukungan berbagai pihak dalam mendorong peran UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Bumi Serumpun Sebalai.
"Kita semua mengetahui bahwa sektor UMKM saat ini menjadi soko guru perekonomian nasional yang sangat penting, yang tangguh menghadapi krisis, sehingga kita berharap dukungan Kadin Babel untuk memberikan support sektor tersebut," tutupnya.
