Wapres minta BPJS Ketenagakerjaan jangkau pekerja kawasan terpencil

Jakarta (ANTARA) -
"Pastikan layanan lebih merata dan inklusif, sehingga tidak hanya tersedia di kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah terpencil," kata Wapres Ma'ruf Amin saat menghadiri Penganugerahan Paritrana Award 2024, di Plaza BP Jamsostek, Jakarta Selatan, Kamis.

Dengan jumlah penduduk yang bekerja pada 2024 mencapai 142 juta orang, kata Ma'rif, pemerintah terus berupaya meningkatkan universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Menurutnya, upaya itu dapat diwujudkan melalui peningkatan digitalisasi dan aksesibilitas layanan, sehingga seluruh pekerja dapat memanfaatkan hak-haknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik di sektor formal maupun informal.

Yang tidak kalah penting, kata Ma'ruf, program perlindungan Jamsostek juga perlu diberikan kepada pekerja rentan, seperti petani, nelayan, marbot, pedagang kaki lima, petugas keagamaan, dan kelompok rentan lainnya untuk menghadapi kondisi finansial darurat.

“Untuk itu, peran aktif pemerintah daerah hingga ke tingkat pemerintahan terkecil, seperti desa, kelurahan, sangat penting untuk memastikan setiap pekerja menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, terutama melalui optimalisasi program Jamsostek dan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” katanya.

Selain itu, ia juga mendorong agar inovasi layanan yang telah dikembangkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dapat terus ditingkatkan.

Wapres berharap, inovasi seperti digitalisasi layanan dan pengembangan teknologi informasi dapat mempermudah pendaftaran dan pemanfaatan manfaat jaminan sosial di seluruh wilayah Indonesia.

“Dukung terus inovasi layanan BPJS Ketenagakerjaan agar akses dan kemudahan dalam pendaftaran serta pemanfaatan manfaat jaminan sosial semakin luas dan merata di seluruh Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo melaporkan bahwa Jamsostek telah melindungi 39,2 juta pekerja, termasuk di antaranya 2,8 juta pekerja rentan.

Program jaminan sosial ini, menurut Anggoro, sangat penting untuk menahan dampak turunnya jumlah kelas menengah, yang menjadi tantangan dalam mencapai Indonesia Emas 2045.

"Sejak 2023, kami telah menyalurkan manfaat sebesar Rp90 triliun untuk 7,3 juta pekerja, ahli waris dan juga memberikan manfaat beasiswa pendidikan untuk 160 ribu anak pekerja dengan nilai Rp663 miliar," katanya.

Hadir dalam acara ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, Ketua Dewan Pengawas, jajaran Direksi, dan Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Ketua dan Tim Penilai Paritrana Award 2024, serta para penerima Paritrana Award 2024.