Jakarta (Antara Babel) - Dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam bidang ketenagakerjaan ditandai dengan turunnya angka pengangguran.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2016 mencatat tingkat pengangguran terbuka turun hingga mencapai angka 7.020.000 juta orang atau 5,5 persen, jika dibandingkan dengan februari 2015 yang mencapai 7.450.000 juta orang atau 5,81 persen.
Selain berkurangnya jumlah pengangguran, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri juga menyampaikan keberhasilan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja baru sesuai perencanaan nasional.
Pemerintah telah menargetkan penciptaan 10 juta lapangan pekerjaan selama 5 tahun, Pemerintah Indonesia telah melampaui target selama tiga tahun terakhir.
"Pada tahun 2014 kita berupaya keras dan berhasil menciptakan 2,7 juta lapangan kerja lebih, kemudian diikuti oleh 2,9 juta pada tahun 2015, dan sekarang tahun ini kami telah mencapai 2,2 juta," kata Hanif.
Untuk mempercepat penurunan pengangguran, kata Hanif, Pemerintah Indonesia menempatkan prioritas kebijakan yang lebih tinggi untuk investasi dan perluasan proyek infrastruktur di seluruh Indonesia termasuk bandara, kereta api, pelabuhan dan jalan tol dan pembangkit listrik.
Semua proyek itu diharapkan berdampak pada penciptaan lapangan kerja yang tersebar luas di tahun-tahun mendatang.
Beberapa upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran adalah menggalakkan program pemagangan yang bertujuan untuk menyiapkan para tenaga kerja, terutama kaum muda, untuk mendapatkan pengalaman kerja serta peningkatan keterampilan.
"Dalam melaksanakan program ini, pemerintah telah bekerja sama dengan 2.000 perusahaan di Indonesia di mana setiap perusahaan memberikan kesempatan kepada 100 peserta untuk mengikuti program pemagangan," kata Hanif.
Kementerian Ketenagakerjaan juga menggalakkan program kewirausahaan dengan memberikan pelatihan sekaligus modal usaha dan akses ke pasar untuk pengembangan usaha mereka.
Hanif menambahkan program kewirausahaan itu juga mencakup kelompok-kelompok lain yang rentan, seperti lansia, orang cacat dan wanita yang dianggap sulit dalam mendapatkan kesempatan kerja di pasar tenaga kerja.
Integrasi Bursa Kerja Daring
Kementerian Ketenagakerjaan juga memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu mempercepat mengurangi pengangguran dengan mengoperasikan Bursa Kerja Online (BKOL) yang terintegrasi di 34 provinsi.
Sistem BKOL melalui teknologi internet itu kini telah menjangkau 496 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh Indonesia.
BKOL berisi data pencari kerja, lowongan pekerjaan, kesempatan pelatihan, bursa kerja dan penciptaan lapangan kerja termasuk kesempatan kerja bagi disabilitas.
Sistem itu mendukung analisis pasar tenaga kerja yang akurat sehingga informasi ketersediaan tenaga kerja dapat sesuai tuntutan pasar tenaga kerja domestik dan internasional.
"BKOL ini menyediakan informasi pasar kerja yang lengkap serta memfasilitasi proses hubungan langsung antara pencari dan pemberi kerja dengan memanfaatkan teknologi internet," kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri saat menjadi membicara dalam konferensi international "Transformation in Work: Creating Job Rich Economies in The 21st Century" yang digelar JustJobs Network di Berlin, Jerman, Selasa (18/10) .
Menaker mengatakan BKOL memiliki nilai penting dan strategis untuk mempercepat proses rekrutmen dan penempatan tenaga kerja secara praktis, efisien dan efektif serta membantu pencari kerja untuk menemukan pekerjaan yang diinginkan.
Para pencari kerja dan perusahaan bisa mengakses ke laman http://infokerja.naker.go.id/ yang berada di situs http://kemnaker.go.id/ untuk mencari daftar lowongan perkerjaan yang tersedia atau membuka situs BKOL di wilayahnya masing-masing.
"Pemerintah Indonesia menyakini informasi pasar kerja yang kuat, efektif dan inklusif menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan untuk mengurangi angka pengangguran dan mendukung terwujudnya Sustainable Development Goals (SDGs) atau Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," kata Hanif.
Revitalisasi 70 BLK
Kementerian Ketenagakerjaan juga melakukan revitalisasi 70 Balai Latihan Kerja (BLK) terutama BLK-BLK yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah (pemda) agar BLK mampu mengikuti kemajuan teknologi dan kebutuhan pasar kerja dan industri.
Beberapa aspek yang dibenahi dalam revilatisasi BLK ini meliputi infrastruktur dan peralatan pelatihan, kuantitas dan kualitas instruktur, metode dan kurikulum pelatihan serta manajemen pengelolaan BLK.
"Kita targetkan merevitalisasi 70 Balai Latihan Kerja (BLK) pada tahun 2016 ini. Hal ini perlu dilakukan agar kualitas pekerja Indonesia semakin baik sehingga mempercepat pengurangan pengangguran dan meningkatkan daya saing pekerja," kata Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan Khairul Anwar di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Khairul mengatakan Kemnaker terus mendorong BLK-BLK menjadi pusat dari peningkatan kompetensi masyarakat berdasarkan kebutuhan lokal.
BLK juga diminta memperhatikan basis potensi sumber daya alam dan mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif di daerah-daerah.
"Pembenahan BLK-BLK terus dilakukan meskipun terkendala terbatasnya anggaran. Pembenahan ini harus mengikuti standar kualitas terbaik yang sudah dimilki UPT Pusat milik Kemnaker yang kondisinya sudah sangat baik," kata Khairul
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah BLK ada 279 dengan 17 dikelola pemerintah pusat dan 262 BLK milik pemda Provinsi dan Kab/kota.
Dari 263 BLK Pemda yang masih berada dalam kondisi baik hanya 55 BLK, dalam kondisi Sedang sebanyak 120 BLK dan sisanya kondisinya buruk.
"Buruknya antara lain disebabkan kurangnya tenaga instruktur dimana saat ini baru hanya 3.300 orang tenaga instruktur. Idealnya 27.000 tenaga instruktur. Jadi kita masih kurang banyak," kata Khairul.
Khairul mengatakan yang dilatih dan dididik di BLK selain tenaga kerja formal juga calon wirausaha.
Jenis pelatihan yang diminati antara lain pelatihan keterampilan kejuruan otomotif, las, bangunan kayu dan batu, elektonik, komputer, teknologi informasi, menjahit, kerajinan tangan, pertanian dan perkebunan serta lainnya.
"Melalui pelatihan kerja yang berbasis kompetensi di BLK diharapkan pasar kerja baik di pasar kerja lokal, nasional maupun pasar kerja luar negeri dapat terus berkembang dan siap memenangkan persaingan di era MEA," kata Khairul.
Perlu Komitmen Bersama
Hanif mengaku Pemerintah Indonesia optimis dapat terus menurunkan angka pengangguran secara bertahap namun diperlukan suatu komitmen yang diimplementasikan dalam bentuk usaha yang serius dari instansi pemerintah, dunia usaha Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan seluruh komponen masyarakat untuk mengatasi pengangguran yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan.
"Pemerintah dan pihak swasta harus terus bekerja sama dalam penyediaan kesempatan kerja dan memperbanyak penempatan tenaga kerja untuk mengurangi angka pengangguran," kata Menaker.
Menaker Hanif mengatakan selama ini peningkatan penyediaan kesempatan kerja yang telah dilakukan pemerintah melalui aktivitas dan peningkatan kegiatan dari sektor infrastruktur, industri, ekonomi, regulasi, kebijakan dan implementasi.
"Pihak swasta pun berperan besar dalam membantu pemerintah dalam memperluas lapangan kerja melalui kegiatan bisnis dan ekspansi ekonomi oleh perusahaan-perusahan swasta baik di bidang nasional maupun internasional," kata Hanif.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, selama tahun 2015, pemerintah berhasil menempatkan total 2.001.272 tenaga kerja melalui tujuh kegiatan utama.
Kegiatan di bidang investasi berhasil menjadi yang terbesar dalam menempatkan tenaga kerja yakni sebanyak 1.435.711 orang, disusul oleh kegiatan penempatan tenaga kerja luar negeri sebanyak 275.376 orang, padat karya 174.122 orang, wirausaha 80.788 orang, pemagangan 31.915 orang, inkubasi 5.565 orang dan pelaut 3.000 orang.
Hanif mengatakan target sebanyak 10 juta kesempatan kerja selama tahun 2015-2019 tidak dapat disediakan hanya oleh Kemnaker sehingga Kemnaker terus melakukan koordinasi melakukan pendataan kesempatan kerja yang dihasilkan oleh aktivitas kementerian/lembaga lain maupun pihak swasta
Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan kebijakan dalam mendukung penciptaan kesempatan kerja tahun 2015-2019 yakni melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penempatan serta pemberdayaan tenaga kerja, mendorong pengembangan ekonomi produktif berbasis masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti pemberdayaan masyarakat untuk memasuki pasar kerja dan penerapan model wirausaha serta pendampingan untuk pemberdayaan usaha mandiri dan peningatkan jumlah wirausaha melalui akses memperoleh kredit perbankan.
Selain itu juga dilakukan peningkatan kesempatan bekerja bagi tenaga kerja dalam negeri melalui sektor formal dan informal dengan mengembangkan informasi pasar kerja dalam dan luar negeri secara terpadu.
Pemerintah juga meningkatkan perlindungan pekerja migran melalui upaya pembekalan pekerja migran dengan pengetahuan, pendidikan dan keahlian serta memperbesar manfaat jasa keuangan bagi pekerja (rekening bank, akses KUR dan remitansi).
