Bandung (ANTARA) - Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut penulisan ulang sejarah Indonesia dalam 10 jilid yang digagas Kementerian Kebudayaan, hanya dilakukan oleh tim yang dibentuk pihaknya, bukan dari pihak di luar tim itu.
"Jadi yang menulis sejarah ini kan sejarawan ya, sekali lagi bukan aktivis, bukan politisi, bukan LSM," ujar Fadli Zon setelah memberikan materi pada retret kepala daerah gelombang II di IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Selasa.
Fadli juga menegaskan proyek penulisan sejarah ulang bukan untuk menulis tentang sejarah hak asasi manusia, akan tetapi sejarah Indonesia yang menurutnya bebas dari kepentingan.
"Yang menulis ini adalah para sejarawan yang profesional yang memang dia belajar sejarah ada metodologi, ada historiografinya, dan bagaimana mereka menganalisis gitu kalau sejarah itu ditulis oleh aktivis, oleh politisi ya pasti sesuai dengan kepentingannya dong," ujarnya.
Menurutnya penulisan ulang sejarah dibutuhkan, karena yang sudah ada, belum memuat tentang perjalanan bangsa termasuk buku-buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI).
Meski demikian, dia mengatakan proyek yang tengah dikerjakannya tetap mengambil bahan dari buku-buku SNI, seperti yang ditulis oleh Nugroho Notosusanto dan Sartono Kartodirjo yang mulai terbit tahun 1974 dan terakhir terbit tahun 1984 dan dimutakhirkan datanya pada tahun 2008.
"Selama 26 tahun ini, Indonesia tidak pernah menulis sejarah tenang perjalanan bangsa. Proyek penulisan sejarah 10 jilid ini dimulai dari prasejarah hingga awal pelantikan Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami tidak menulis sejarah dari nol, namun melanjutkan apa yang tidak ditulis," katanya.
Fadli mengatakan tim penyusun yang terlibat sebanyak 113 sejarawan yang berasal dari 43 perguruan tinggi di seluruh Indonesia dengan gelar mulai dari doktor, profesor, dan guru besar, yang akan menulis sejarah sejak 1,8 juta tahun yang lalu.
Fadli Zon menyebut, proses penulisan sejarah ulang ini telah memasuki 70 persen, dan dia menegaskan penulisan sejarah ini tidak spesifik membicarakan periode-periode tertentu namun membahas secara keseluruhan.
Terkait dengan waktunya yang cukup cepat dan dikritisi berbagai pihak termasuk oleh arkeolog dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Prof Harry Truman Simanjuntak yang menyebut idealnya waktu penulisan adalah 10 tahun, Fadli mengatakan waktu yang disediakannya sudah ideal.
"Menurut saya dengan keahlian itu sudah cukup waktu, jadi jangan alasan yang aneh-aneh," ujar Fadli Zon.
Diinformasikan, setelah selesai buku 10 jilid sejarah ulang ini, Kementerian Kebudayaan akan menyelenggarakan diskusi publik secara terbuka.
