Beirut (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Hizbullah, Naim Qassem, menyatakan pada Sabtu (28/6) bahwa kelompoknya tidak akan meletakkan senjata selama Israel terus melakukan serangan di Lebanon selatan.
Menurut laporan oleh Kantor Berita Nasional Lebanon (NNA), Qassem mengatakan gencatan senjata dengan Israel akan membebankan tanggung jawab bagi negara, namun Hizbullah siap menghadapi serangan yang terus dilakukan oleh Israel.
“Siapa yang waras akan menyerahkan kekuasaan mereka? Kami tidak akan menyerahkan kekuasaan kami selama Israel terus melancarkan serangannya,” katanya di wilayah Dahieh, selatan Beirut.
Qassem mengatakan Israel yang menyasar warga sipil di Nabatieh tidak dapat diterima dan negara harus mengambil peran dalam mengatasi situasi tersebut.
Ia menegaskan bahwa kelompok perlawanan Lebanon tidak akan tinggal diam dalam menghadapi serangan tersebut.
“Apakah kalian pikir kami akan terus diam selamanya? Itu tidak benar. Kalian sudah pernah menguji kami, dan kami tidak punya pilihan selain mempertahankan kehormatan kami,” tegasnya.
Hizbullah sering menyatakan bahwa mereka tidak akan menyerahkan senjata dalam konteks menjaga menjaga kedaulatan nasional.
Pemimpin Druz Lebanon yang juga mantan ketua Partai Sosialis Progresif Walid Jumblatt dan pemimpin Partaki Kekuatan Kristen Lebanon Samir Geagea, juga mengatakan bahwa senjata seharusnya hanya berada di tangan negara.
Pasukan Israel telah melancarkan serangan hampir setiap hari di Lebanon selatan, dengan klaim menargetkan aktivitas Hizbullah, meskipun gencatan senjata antara Israel dan Lebanon telah disepakati sejak November lalu.
Kesepakatan tersebut mengakhiri perang lintas batas selama berbulan-bulan antara Israel dan kelompok perlawanan Lebanon.
Otoritas Lebanon melaporkan hampir 3.000 pelanggaran gencatan senjata dilakukan oleh Israel, termasuk tewasnya setidaknya 224 orang dan lebih dari 500 orang terluka sejak perjanjian tersebut ditandatangani.
Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata tersebut, Israel seharusnya sepenuhnya menarik pasukannya dari Lebanon selatan paling lambat 26 Januari, namun tenggat waktu itu diperpanjang hingga 18 Februari setelah Tel Aviv menolak mematuhi. Israel masih mempertahankan kehadiran militer di lima pos perbatasan.
Sumber: Anadolu
