Johannesburg, Afrika Selatan (ANTARA) - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu, menekankan bahwa Pemerintah Indonesia meyakini setiap negara berhak memetakan pembangunannya sendiri.
Di hadapan puluhan pemimpin dunia, Wapres Gibran menyampaikan bahwa tidak ada metode terbaik untuk pembangunan negara sehingga kerja sama yang saling memberdayakan harus dilakukan.
"Indonesia percaya bahwa setiap negara berhak memetakan jalur pembangunannya sendiri karena tidak ada satu model yang cocok untuk semua. Tidak ada yang namanya metode terbaik," kata Wapres dalam pidato perdananya pada KTT G20 yang disaksikan melalui ruang media KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan.
Dalam sesi pertama KTT G20, para pemimpin dunia fokus membahas isu ekonomi berkelanjutan, peran perdagangan dan keuangan dalam pembangunan, serta masalah utang di negara-negara berkembang.
Terkait hal itu, Wapres Gibran menyampaikan bahwa Indonesia meyakini pertumbuhan global tidak hanya harus kuat, tetapi juga adil dan inklusif, untuk memajukan setiap bangsa.
Gibran menyampaikan bahwa Indonesia menyambut baik fokus G20 pada keuangan berkelanjutan, namun ambisinya harus lebih jauh untuk menutup kesenjangan dan mengupayakan adaptasi, mitigasi, dan transisi yang adil dan setara.
"Dunia membutuhkan pembiayaan yang lebih mudah diakses, terprediksi, dan setara, terutama bagi negara-negara berkembang, melalui keringanan utang, pembiayaan inovatif, pembiayaan campuran, dan mekanisme transisi hijau," kata Gibran.
Wapres merinci bahwa Pemerintah Indonesia mengalokasikan lebih dari separuh anggaran iklim nasional, sekitar 2,5 miliar dolar AS per tahun, untuk mendukung UMKM hijau, asuransi pertanian, dan infrastruktur berketahanan iklim.
Gibran akan menyampaikan pidatonya di KTT G20 dalam tiga sesi. Pada sesi kedua, tema yang dibahas berfokus pada pembangunan dunia yang tangguh (resilient world), yang mencakup isu kebencanaan, perubahan iklim, transisi energi berkeadilan (just energy transition), serta sistem pangan.
Sementara sesi ketiga akan membahas isu pekerjaan layak (decent work) dan tata kelola kecerdasan buatan (artificial intelligence). Sesi ketiga juga akan membahas mengenai mineral kritis yang menjadi usulan dan fokus kepentingan Indonesia pada pertemuan kali ini.
