Pangkalpinang (ANTARA) - Wakil Wali Kota Pangkalpinang Dessy Ayutrisna menegaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pencapaian visi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka rapat RPJMD Kota Pangkalpinang yang digelar di Ruang Betason, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Selasa (16/12).

Menurut Dessy, RPJMD menjadi acuan arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan yang disusun secara terintegrasi, berbasis aspirasi masyarakat, dan potensi daerah.

“RPJMD memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan memiliki landasan yang kuat, terarah, serta saling terintegrasi sehingga pemanfaatan sumber daya dapat berjalan efektif dan efisien,” katanya.

Sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkalpinang memiliki peran strategis dalam mendukung visi pembangunan Babel Berdaya 2029. Oleh karena itu, arah pembangunan kota harus selaras dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pengembangan ekonomi daerah yang berdaya saing.

“Pangkalpinang adalah etalase provinsi, sehingga pembangunan kota harus mampu menjadi penggerak utama pencapaian visi Babel Berdaya 2029,” ujarnya.

Dessy juga menekankan bahwa RPJMD Kota Pangkalpinang 2025–2029 merupakan tahapan lima tahunan yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang 2025–2045.

“Seluruh target, indikator kinerja, dan prioritas pembangunan harus konsisten serta selaras dengan RPJPD sebagai visi pembangunan jangka panjang daerah,” tegasnya.

Menjelang diskusi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), ia memaparkan sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian bersama, di antaranya stabilitas harga dan keterjangkauan kebutuhan pokok, penciptaan lapangan kerja, peningkatan layanan kesehatan, serta penanganan persoalan lingkungan hidup seperti banjir dan sampah.

Terkait layanan kesehatan, Pemerintah Kota Pangkalpinang bersama DPRD terus mengupayakan pemenuhan status Universal Health Coverage (UHC) prioritas BPJS Kesehatan.

“Kami berharap dukungan semua pihak agar anggaran UHC prioritas ini dapat terpenuhi, baik melalui APBD kota maupun dukungan pemerintah provinsi dan pusat,” katanya.

Dalam bidang infrastruktur, khususnya penerangan jalan umum, Pemerintah Kota Pangkalpinang berkomitmen mewujudkan kota yang aman dan terang, termasuk di kawasan gang dan permukiman.

“Kami terus berupaya menjalin dukungan dengan PLN serta pemerintah provinsi dan pusat agar program ini dapat terealisasi pada 2026 meskipun anggaran terbatas,” ujarnya.

Terakhir, Dessy mengajak seluruh peserta Musrenbang memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan usulan dan gagasan demi penyempurnaan rancangan RPJMD.

“Musrenbang ini merupakan ruang strategis untuk berdiskusi demi mewujudkan Pangkalpinang yang lebih maju dan sejahtera,” katanya.



Pewarta: Try M Hardi
Uploader : Bima Agustian

COPYRIGHT © ANTARA 2026