MUI minta pemerintah tinjau ulang pengiriman pasukan ke Gaza

Jakarta (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah untuk meninjau ulang rencana pengiriman 8.000 pasukan TNI ke Gaza sebagai bagian dari komitmen dalam Board of Peace (BoP) mengingat belum ada kejelasan mengenai kerangka misi perdamaian tersebut.

Karena itu, Indonesia harus berhati-hati jika memang benar-benar akan mengirimkan tentara ke Gaza, ujar Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim di Jakarta, Rabu.

Sudarnoto mengingatkan risiko besar soal keputusan pemerintah mengirimkan tentara Indonesia ke Gaza. Misi tersebut dinilai berisiko secara politik dan moral terhadap posisi Indonesia yang selama ini konsisten membela Palestina.

Ia tidak ingin Indonesia terjebak pada agenda hegemoni Amerika Serikat. Apalagi dewan perdamaian tersebut dianggap tidak jelas, apakah dilakukan di bawah mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau melalui jalur lain seperti International Stabilization Force (ISF).

Misi perdamaian dalam perspektif ISF sangat berbahaya. Sepanjang yang saya ketahui, ISF belum menjadi entitas resmi tunggal seperti UNIFIL (Lebanon) atau UNDOF (Golan) yang jelas di bawah mandat DK PBB. Jangan sampai terperangkap atau terjebak dengan agenda hegemonik Amerika dan Israel yaitu menundukkan Gaza/Palestina, kata dia.

Sudarnoto menjelaskan pengiriman tentara yang dilakukan dalam kerangka ISF biasanya di bawah kendali dan hegemoni negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Fokus utamanya adalah menciptakan stabilisasi wilayah pascakonflik.

Karena itu, kata dia, misi semacam ini kerap membawa agenda tersembunyi yang tidak sejalan dengan misi perdamaian jangka panjang. Terlebih, ISF berfokus pada demiliterisasi Gaza, terutama pelucutan senjata Hamas yang dinilai bukanlah solusi berkeadilan untuk Palestina.

Hemat saya, ISF bukan instrumen perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Padahal yang selama ini Indonesia perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina dan menghapuskan penjajahan di muka bumi ini, termasuk penjajah Israel, ujarnya.

Maka dari itu, ia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan ulang keputusan untuk mengirim pasukan tentara ke Gaza. MUI tidak ingin keputusan tersebut justru mengakibatkan reputasi Indonesia jatuh sebagai negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.

Kendati pun keputusan ini belum diputuskan secara final, MUI mengingatkan bahaya Indonesia malah terlibat konfrontasi dengan Hamas karena dianggap terlibat dalam agenda perdamaian yang justru merugikan bagi Palestina.

Jika tidak dipertimbangkan matang, maka pengiriman tentara ini berisiko tinggi karena akan berhadapan dengan Hamas. Ini tidak boleh terjadi. Reputasi dan nama baik Indonesia sebagai bangsa yang selama ini membela Palestina akan jatuh, kata dia.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan keterlibatan Indonesia dalam BoP merupakan bagian dari komitmen bangsa terhadap perjuangan Palestina, khususnya dalam mendukung pengakuan kemerdekaan Palestina dan membantu meringankan penderitaan warga Gaza.

Prasetyo menyampaikan bergabungnya Indonesia dalam BoP bersama tujuh negara Muslim lainnya, diharapkan dapat menurunkan eskalasi konflik dan membuka akses bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza.