Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengatakan bahwa menyusul eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat-Israel bulan ini, Indonesia memutuskan menangguhkan pembahasan apapun terkait Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP).
Disampaikan Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang, langkah tersebut diambil karena perhatian Indonesia saat ini adalah untuk memantau perkembangan dinamika konflik di Timur Tengah tersebut serta memastikan keselamatan WNI di sana.
“Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menlu beberapa hari yang lalu, segala pembahasan dengan BoP saat ini ditangguhkan atau, istilahnya, ‘on-hold’,” kata Yvonne dalam taklimat media di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah RI terus berupaya memastikan perlindungan para WNI di wilayah terdampak konflik dan berfokus menyiapkan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi eskalasi.
Terkait keberlanjutan keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian, Yvonne menegaskan bahwa setiap keputusan partisipasi di berbagai mekanisme internasional akan didasarkan pada kepentingan nasional, pertimbangan politik luar negeri bebas-aktif, serta perkembangan situasi di lapangan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut menghargai berbagai masukan dan kritik terkait usulan agar Indonesia menangguhkan atau bahkan mengakhiri keanggotaannya di Dewan Perdamaian.
"Pemerintah tidak antikritik. Kita mendengarkan sambil mencermati keadaan," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid saat mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan para tokoh ulama dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3) malam.
Namun demikian, pemerintah menilai bahwa forum seperti Dewan Perdamaian masih menjadi sarana penting untuk mengupayakan perdamaian.
Posisi pemerintah saat ini adalah menjadikan badan tersebut sebagai bagian dari ikhtiar diplomasi Indonesia dalam mendorong terciptanya perdamaian di Palestina, kata dia.
Pewarta: Nabil IhsanUploader : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA 2026