Jakarta (Antaranews Babel) - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan para menteri di Kabinet Indonesia Kerja (KIK) harus bisa menjaga agar pemilu berjalan demokratis, transparan, ceria, damai, dan berkualitas.
Riza mengemukakan hal itu terkait dengan sikap Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengarahkan Direktur IMF dan juga Presiden Bank Dunia tidak berpose dengan dua jari (victory), melainkan dengan satu jari, dan menyatakan satu untuk Jokowi.
Riza menilai sikap Luhut dan Sri Mulyani dengan mengacungkan satu jari dalam pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia sangat tidak bijaksana.
"Kami sudah laporkan kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti, biro hukum dan advokasi kami sudah melaporkan. Kami minta Bawaslu memproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada," katanya.
Riza mengingatkan dalam waktu kampanye enam bulan ke depan tidak boleh ada lagi pejabat yang berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu apalagi petahana.
Dia menegaskan para pejabat digaji dan diberikan fasilitas oleh negara melalui uang rakyat sehingga harus berpihak kepada rakyat.
Dia menilai apa yang dilakukan Luhut dan Sri Mulyani merupakan bentuk dukungan kepada Jokowi, dan itu tidak boleh dilakukan pejabat negara.
Sebelumnya, warga masyarakat Dahlan Pido didampingi Advokat Nusantara mengadukan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena diduga melakukan pelanggaran pemilu saat penutupan pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali, Minggu (14/10).
"Ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara, Luhut Binsar Pandjaitan dan Sri Mulyani, dugaan pelanggaran menyebutkan identitas pasangan calon, Jokowi nomor satu," kata Dahlan Pido di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (18/10).
Dahlan menjelaskan, pelanggaran dugaan terjadi saat sesi foto bersama Direktur IMF Christine Lagarde, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, Menko Luhut dan Menkeu Sri Mulyani serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio.
Dalam sesi foto tersebut, Menko Luhut dan Menkeu Sri Mulyani dinilai telah mengarahkan Direktur IMF dan juga Presiden Bank Dunia tidak berpose dengan dua jari (victory), melainkan dengan satu jari, dan menyatakan satu untuk Jokowi, katanya.
