Muntok (Antara Babel) - Legislator di Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Ivan Wahyudi Hartono mengungkapkan kerja sama antardaerah yang dilakukan pemkab setempat dengan Pemkab Banyuasin, Sumatera Selatan hingga kini belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Kerja sama yang dibangun sejak 2012 itu masih berupa tanda tangan di atas kertas, belum ada realisasi kegiatan yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secara nyata," ujar dia di Muntok, Rabu.
Ia menjelaskan, pada 2012 rombongan Pemkab Bangka Barat yang dipimpin langsung Bupati Zuhri M Syazali bersama para kepala satuan kerja perangkat daerah berbondong-bondong melakukan kunjungan ke Kabupaten Banyuasin untuk menandatangani nota kesepakatan antardaerah terkait rencana pembangunan koneksitas kedua belah pihak.
Penandatanganan kedua yang dilakukan kedua pimpinan daerah dilakukan usai Rapat Paripurna HUT Kabupaten Bangka Barat ke-11 di Gedung DPRD Kabupaten Bangka Barat pada Senin (26/5).
"Sejak penandatanganan pertama di Kabupaten Banyuasin sampai penandatanganan kedua di Bangka Barat kami nilai masih nihil kegiatan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, padahal kita bisa memanfaatkan kerja sama tersebut untuk kesejahteraan masyarakat Bangka Barat," kata dia.
Ia mencontohkan, Kabupaten Banyuasin sudah terkenal sebagai lumbung padi nasional yang produksinya setiap tahun selalu surplus, sementara masyarakat Bangka Barat hingga kini masih mengandalkan pasokan beras dari luar daerah karena minimnya produksi beras lokal.
"Sekitar 90 persen kebutuhan beras masyarakat masih dipasok dari luar daerah dan pasar dikendalikan oleh distributor. Dengan adanya kerja sama antardaerah ini seharusnya pemkab segera mengambil inisiatif untuk mendatangkan pasokan beras dari Banyuasin yang kami yakini harganya jauh lebih rendah dari harga pasar," kata dia.
Jika pemkab berani mengambil kebijakan untuk mendatangkan beras dari Banyuasin, menurut dia, harga beras akan lebih rendah dari harga yang ada di pasar saat ini.
"Menekan harga beras dengan pola seperti ini tentu manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat dan kerja sama yang sudah dijalin selama dua tahun terakhir tidak sia-sia atau sebatas tandatangan di atas kertas," katanya.
Ia mengatakan, para anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat akan mendukung penuh kerja sama tersebut jika program yang ditawarkan pemkab setempat memang benar-benar bermanfaat, bahkan sanggup membantu dalam menerbitkan peraturan yang bisa dijadikan landasan hukumnya.
Sebelumnya Wakil Bupati Banyuasin, SA Supriono mengatakan Kabupaten Banyuasin telah ditetapkan sebagai kabupaten ketiga penyedia pangan untuk Provinsi Sumsel dengan total produksi pada 2013 mencapai 94.104 ton gabah kering atau mengalami surplus beras sebesar 500 ton.
Hal ini diungkapkan Supriono saat melakukan kunjungan bersama rombongan ke Kabupaten Bangka Barat dalam rangka menghadiri undangan perayaan HUT ke-11 Kabupaten Bangka Barat sekaligus melakukan penandatangan nota kesepakatan antardaerah dalam beberapa sektor yang diharapkan membawa manfaat kedua daerah berdampingan tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014
"Kerja sama yang dibangun sejak 2012 itu masih berupa tanda tangan di atas kertas, belum ada realisasi kegiatan yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secara nyata," ujar dia di Muntok, Rabu.
Ia menjelaskan, pada 2012 rombongan Pemkab Bangka Barat yang dipimpin langsung Bupati Zuhri M Syazali bersama para kepala satuan kerja perangkat daerah berbondong-bondong melakukan kunjungan ke Kabupaten Banyuasin untuk menandatangani nota kesepakatan antardaerah terkait rencana pembangunan koneksitas kedua belah pihak.
Penandatanganan kedua yang dilakukan kedua pimpinan daerah dilakukan usai Rapat Paripurna HUT Kabupaten Bangka Barat ke-11 di Gedung DPRD Kabupaten Bangka Barat pada Senin (26/5).
"Sejak penandatanganan pertama di Kabupaten Banyuasin sampai penandatanganan kedua di Bangka Barat kami nilai masih nihil kegiatan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, padahal kita bisa memanfaatkan kerja sama tersebut untuk kesejahteraan masyarakat Bangka Barat," kata dia.
Ia mencontohkan, Kabupaten Banyuasin sudah terkenal sebagai lumbung padi nasional yang produksinya setiap tahun selalu surplus, sementara masyarakat Bangka Barat hingga kini masih mengandalkan pasokan beras dari luar daerah karena minimnya produksi beras lokal.
"Sekitar 90 persen kebutuhan beras masyarakat masih dipasok dari luar daerah dan pasar dikendalikan oleh distributor. Dengan adanya kerja sama antardaerah ini seharusnya pemkab segera mengambil inisiatif untuk mendatangkan pasokan beras dari Banyuasin yang kami yakini harganya jauh lebih rendah dari harga pasar," kata dia.
Jika pemkab berani mengambil kebijakan untuk mendatangkan beras dari Banyuasin, menurut dia, harga beras akan lebih rendah dari harga yang ada di pasar saat ini.
"Menekan harga beras dengan pola seperti ini tentu manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat dan kerja sama yang sudah dijalin selama dua tahun terakhir tidak sia-sia atau sebatas tandatangan di atas kertas," katanya.
Ia mengatakan, para anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat akan mendukung penuh kerja sama tersebut jika program yang ditawarkan pemkab setempat memang benar-benar bermanfaat, bahkan sanggup membantu dalam menerbitkan peraturan yang bisa dijadikan landasan hukumnya.
Sebelumnya Wakil Bupati Banyuasin, SA Supriono mengatakan Kabupaten Banyuasin telah ditetapkan sebagai kabupaten ketiga penyedia pangan untuk Provinsi Sumsel dengan total produksi pada 2013 mencapai 94.104 ton gabah kering atau mengalami surplus beras sebesar 500 ton.
Hal ini diungkapkan Supriono saat melakukan kunjungan bersama rombongan ke Kabupaten Bangka Barat dalam rangka menghadiri undangan perayaan HUT ke-11 Kabupaten Bangka Barat sekaligus melakukan penandatangan nota kesepakatan antardaerah dalam beberapa sektor yang diharapkan membawa manfaat kedua daerah berdampingan tersebut.
Editor : Aprionis
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014