Tim Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung gelar rapat koordinasi (Rakor) guna memberantas stunting yang ada di daerah itu.
"Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 100 hari pertama kehidupan (HPK) atau balita pendek," kata Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka, Teddy Sudarsono di Sungailiat, Jumat.
Ia mengatakan, di Kabupaten Bangka berdasarkan hasil surveilans gizi melalui elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (EPPGBM) prevalansi stunting bayi dibawah dua tahun terdata sebesar 8,9 persen walaupun rendah tapi ada sembilan desa lokus stunting diatas 20 persen.
Menurut dia stunting mempengaruhi pertumbuhan anak dan perkembangan otak, anak stunting juga memiliki resiko lebih tinggi mengalami penyakit kronis di masa dewasa bahkan stunting dan malnutrisi diperkirakan berkontribusi terhadap berkurangnya dua hingga tiga persen produk domestik bruto (PDB) setiap tahunnya.
Prevalensi stunting selama 10 tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang signifikan dan ini menunjukkan bahwa masalah stunting harus ditangani segera, berdasarkan hasil riset kesehatan dasar (Riskendas) 2018 menunjukkan 30,8 persen atau sekitar tujuh juta balita menderita stunting.
"Prevalansi stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hasil Riskendas 2018 sebesar 23,6 persen mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar 28,7 persen, namun masih diatas batas stunting 20 persen," katanya.
Ia menambahkan untuk mendukung terintegrasinya program penurunan stunting diperlukan konvergensi percepatan penurunan stunting, yaitu intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama menyasar kelompok sasaran prioritas yang tinggal di desa untuk mencegah stunting.
Sementara, Kepala Kelompok Kerja (Pokja) Stunting Kabupaten Bangka sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bangka, Pan Budi mengatakan upaya penurunan prevalansi balita pendek atau stunting merupakan prioritas pembangunan nasional, Kabupaten Bangka sendiri menjadi salah satu lokus intervensi perurunan stunting terintegrasi pemerintah pusat.
"Hari ini kami bertemu dalam rangka mendiskusikan penyelesaiannya dengan tema rencana aksi, harus ada rencana aksinya, harus ada regulasinya, targetnya harus jelas, karena stunting kita tinggi," kata Pan Budi.
Ia mengatakan terkait hal tersebut, pada awal bulan April 2019 nanti, semua bupati se-Indonesia dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait stunting di daerah-daerah menurut pemerintah pusat rawan stunting, diantaranya Pemerintah Kabupaten Bangka akan diundang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempresentasikan perkembangan upaya penurunan prevalansi stunting.
"Target kami pada akhir tahun RPJMD sudah tidak ada lagi stunting, target kami bagaimana mewujudkan Kabupaten Bangka tanpa stunting," katanya.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019