Inpektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melarang Kepala Desa memungut 'Fee' dari Tambang Inkonvensional yanh beroperasi di wilayah pemerintahannya.
Plt Kepala Inpektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Mapaung di Toboali, Jum'at mengatakan jika para kades tertangkap atau kedapatan menerima setoran dari tambang ilegal akan dikenakan sangsi tegas.
"Kepala Desa dan Perangkat tidak boleh menerima setoran dari tambang ilegal dan tentunya ada sangsi tegas dan juga telah diatur dalam ketentuan pengelolaan keuangan desa dan peraturan lain yang terkait," katanya.
Ia mengatakan sangsi yang diberikan itu berjenjang mulai dari sangsi ringan berupa sangsi administrasi sampai sangsi berat atas penyalahgunaan kewenangannya.
"Sedangkan untuk Sanksi atas kerugian negaranya sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara, berdasarkan hasil auditnya," katanya.
Untuk itu, Seluruh Kades yang ada di Bangka Selatan diimbau tidak berbuat nakal dan berani menerima setoran dari tambang ilegal.
"Jalankan pemerintahan dengan sesuai prosedur, jika ingin membangun desa masih banyak sumber legal lainnya, bukan melalui jalur setoran tambang ilegal," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
Plt Kepala Inpektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Mapaung di Toboali, Jum'at mengatakan jika para kades tertangkap atau kedapatan menerima setoran dari tambang ilegal akan dikenakan sangsi tegas.
"Kepala Desa dan Perangkat tidak boleh menerima setoran dari tambang ilegal dan tentunya ada sangsi tegas dan juga telah diatur dalam ketentuan pengelolaan keuangan desa dan peraturan lain yang terkait," katanya.
Ia mengatakan sangsi yang diberikan itu berjenjang mulai dari sangsi ringan berupa sangsi administrasi sampai sangsi berat atas penyalahgunaan kewenangannya.
"Sedangkan untuk Sanksi atas kerugian negaranya sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara, berdasarkan hasil auditnya," katanya.
Untuk itu, Seluruh Kades yang ada di Bangka Selatan diimbau tidak berbuat nakal dan berani menerima setoran dari tambang ilegal.
"Jalankan pemerintahan dengan sesuai prosedur, jika ingin membangun desa masih banyak sumber legal lainnya, bukan melalui jalur setoran tambang ilegal," katanya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019