Akademisi dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Nusa Tenggara Timur, Mikhael Raja Muda Bataona mengatakan, sangat aneh jika sebagai sebuah negara demokrasi modern, tidak ada pihak yang menjalankan fungsi kontrol.
"Sebagai sebuah negara demokrasi modern, akan sangat aneh jika tidak ada pihak yang menjalankan fungsi kontrol, dan partai yang mengambil peran sebagai oposisi demi adanya kritik dan koreksi terhadap pemerintahan adalah mulia," kata Mikhael Bataona, di Kupang, Jumat.
Dia mengemukakan pandangan itu, berkaitan dengan kemungkinan tidak ada oposisi dalam Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, dan dampaknya bagi perjalanan pemerintahan ke depan.
Dosen ilmu Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia serta Ilmu Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unwira Kupang itu menambahkan, ibarat sepak bola, pemerintah itu sebuah klub yang membutuhkan lawan tanding.
Klub lawan tanding yang bisa menguji bagus tidaknya skill dan profesionalitas pemerintah dalam mengolah negara adalah mereka yang kalah dalam kontestasi elektoral kemarin, katanya lagi.
"Ini penting demi sehatnya demokrasi kita. Bayangkan saja jika semuanya masuk dalam pemerintahan. Maka apa jadinya kekuasaan itu. 'Lord Acton' memperingatkan ratusan tahun silam bahwa kekuasaan itu cenderung korup," katanya pula.
Artinya, katanya lagi, jika tanpa pengawasan dan kritik, kekuasaan Jokowi juga bisa mengarah pada 'abuse of power' atau penyalahgunaan kekuasaan, kata Mikhael Bataona yang juga pengajar investigatif news dan jurnalisme konflik pada FISIP Unwira itu.
"Jadi posisi Gerindra dan PKS, juga PAN akan sangat vital dalam lima tahun ke depan, demi suksesnya Pemerintahan Jokowi serta berhasilnya konsolidasi demokrasi kita," katanya pula.
Menurutnya lagi, benar atau tidaknya kekuasaan Jokowi mendatang, sangat tergantung pada kritik. Kontestasi gagasan tentang program dan pelaksanaannya justru penting agar pemerintah tidak salah jalan, katanya.
"Jadi sederhana saja bahwa yang bisa menjadi penekan dan pengontrol pemerintah adalah mereka yang tidak ikut memerintah, yaitu PKS dan Gerindra, juga PAN dan lainnya," katanya.
Apabila PAN dan Demokrat tidak melakukannya, maka PKS dan Gerindra harus konsisten menjalankan fungsi pengontrol itu, kata dia lagi.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Sebagai sebuah negara demokrasi modern, akan sangat aneh jika tidak ada pihak yang menjalankan fungsi kontrol, dan partai yang mengambil peran sebagai oposisi demi adanya kritik dan koreksi terhadap pemerintahan adalah mulia," kata Mikhael Bataona, di Kupang, Jumat.
Dia mengemukakan pandangan itu, berkaitan dengan kemungkinan tidak ada oposisi dalam Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, dan dampaknya bagi perjalanan pemerintahan ke depan.
Dosen ilmu Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia serta Ilmu Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unwira Kupang itu menambahkan, ibarat sepak bola, pemerintah itu sebuah klub yang membutuhkan lawan tanding.
Klub lawan tanding yang bisa menguji bagus tidaknya skill dan profesionalitas pemerintah dalam mengolah negara adalah mereka yang kalah dalam kontestasi elektoral kemarin, katanya lagi.
"Ini penting demi sehatnya demokrasi kita. Bayangkan saja jika semuanya masuk dalam pemerintahan. Maka apa jadinya kekuasaan itu. 'Lord Acton' memperingatkan ratusan tahun silam bahwa kekuasaan itu cenderung korup," katanya pula.
Artinya, katanya lagi, jika tanpa pengawasan dan kritik, kekuasaan Jokowi juga bisa mengarah pada 'abuse of power' atau penyalahgunaan kekuasaan, kata Mikhael Bataona yang juga pengajar investigatif news dan jurnalisme konflik pada FISIP Unwira itu.
"Jadi posisi Gerindra dan PKS, juga PAN akan sangat vital dalam lima tahun ke depan, demi suksesnya Pemerintahan Jokowi serta berhasilnya konsolidasi demokrasi kita," katanya pula.
Menurutnya lagi, benar atau tidaknya kekuasaan Jokowi mendatang, sangat tergantung pada kritik. Kontestasi gagasan tentang program dan pelaksanaannya justru penting agar pemerintah tidak salah jalan, katanya.
"Jadi sederhana saja bahwa yang bisa menjadi penekan dan pengontrol pemerintah adalah mereka yang tidak ikut memerintah, yaitu PKS dan Gerindra, juga PAN dan lainnya," katanya.
Apabila PAN dan Demokrat tidak melakukannya, maka PKS dan Gerindra harus konsisten menjalankan fungsi pengontrol itu, kata dia lagi.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019