Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan menyerahkan pro-kontra masyarakat terkait penghapusan zonasi di pesisir pantai kepada DPRD.
Hal itu guna mempercepat pengesahan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di provinsi penghasil bijih timah itu.
"Pro-kontra ini hal yang biasa, namun yang terpenting keputusannya untuk bersama," kata Erzaldi Rosman Djohan di Pangkalpinang, Jumat.
Ia mempertanyakan data 60 persen masyarakat pesisir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerja di sektor penambangan di pesisir pantai sehingga terjadi penolakan. Salah satu poin Raperda RZWP3K, yaitu menghapus zonasi tambang di pesisir pantai.
"Data ini harus dicek dulu ke BPS, apakah benar masyarakat pesisir bekerja di sektor tambang, karena banyak juga mereka bekerja di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan," katanya.
Baca juga: Gubernur sebut pertumbuhan ekonomi Babel masih bergantung pada timah
Baca juga: Pemprov Kepulauan Babel ajukan tambahan 10 persen kepemilikan saham di PT Timah
Karena itu, pemerintah provinsi menyerahkan pro dan kontra masalah tambang ini kepada DPRD. Yang dihasilkan legislatif tersebut akan diusulkan kepada pemerintah pusat.
"Kami sudah mengusulkan kepada DPRD agar masalah ini dapat terselesaikan dengan baik," katanya.
Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Srigusjaya mengatakan, pihaknya segera memanggil bupati dan dinas terkait untuk menanyakan langsung perihal penolakan penghapusan zonasi tambang sekaligus mencari solusi agar raperda ini tidak merugikan masyarakat.
"Raperda ini tetap akan disahkan karena pembahasan raperda ini sudah dilakukan sejak lama," katanya.
Menurut dia, apabila masyarakat menolak Raperda RZWP3K ini, maka pihak-pihak terkait silahkan gugat perda melalui jalur konstitusional.
"Kekhawatiran selama ini akhirnya terjawab, dengan adanya penolakan penghapusan zonasi tambang di pesisir pantai oleh masyarakat penambang bijih timah di daerah ini," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
Hal itu guna mempercepat pengesahan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di provinsi penghasil bijih timah itu.
"Pro-kontra ini hal yang biasa, namun yang terpenting keputusannya untuk bersama," kata Erzaldi Rosman Djohan di Pangkalpinang, Jumat.
Ia mempertanyakan data 60 persen masyarakat pesisir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerja di sektor penambangan di pesisir pantai sehingga terjadi penolakan. Salah satu poin Raperda RZWP3K, yaitu menghapus zonasi tambang di pesisir pantai.
"Data ini harus dicek dulu ke BPS, apakah benar masyarakat pesisir bekerja di sektor tambang, karena banyak juga mereka bekerja di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan," katanya.
Baca juga: Gubernur sebut pertumbuhan ekonomi Babel masih bergantung pada timah
Baca juga: Pemprov Kepulauan Babel ajukan tambahan 10 persen kepemilikan saham di PT Timah
Karena itu, pemerintah provinsi menyerahkan pro dan kontra masalah tambang ini kepada DPRD. Yang dihasilkan legislatif tersebut akan diusulkan kepada pemerintah pusat.
"Kami sudah mengusulkan kepada DPRD agar masalah ini dapat terselesaikan dengan baik," katanya.
Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Srigusjaya mengatakan, pihaknya segera memanggil bupati dan dinas terkait untuk menanyakan langsung perihal penolakan penghapusan zonasi tambang sekaligus mencari solusi agar raperda ini tidak merugikan masyarakat.
"Raperda ini tetap akan disahkan karena pembahasan raperda ini sudah dilakukan sejak lama," katanya.
Menurut dia, apabila masyarakat menolak Raperda RZWP3K ini, maka pihak-pihak terkait silahkan gugat perda melalui jalur konstitusional.
"Kekhawatiran selama ini akhirnya terjawab, dengan adanya penolakan penghapusan zonasi tambang di pesisir pantai oleh masyarakat penambang bijih timah di daerah ini," katanya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019