Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, optimistis mampu meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wilayah itu.
"Kami optimistis, predikat WTP dapat diraih dari BPK wilayah Bangka Belitung hasil laporan keuangan daerah," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka, Akhmad Mukhsin di Sungailiat, Jumat menyikapi upaya mempertahankan WTP yang perah diraihnya selama tiga tahun berturut-turut.
Hanya saja kata dia, untuk meraih predikat tersebut harus ada komitmen semua organisasi perangkat daerah agar penggunaan anggaran harus akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Saya minta seluruh OPD dapat memperhatikan dengan cermat penggunaan anggaran 2019 dengan pelaporan paling lambat Februari 2020," jelasnya.
Dia menyarankan agar bendahara dan staf keuangan dapat menyelesaikan laporan penggunaan anggaran tepat waktu serta harus teliti sehingga permasalahan temuan seperti tahun 2018 tidak terulang kembali.
"Kesalahan tahun sebelumnya hendaknya menjadi pelajaran untuk kita semua sehingga tidak terulang kembali pada laporan pertanggungjawaban tahun ini," ujarnya.
Dikatakan dia, opini WTP adalah sebuah penilaian tentang informasi kewajaran pada laporan keuangan dengan sejumlah kriteria yang sudah ditetapkan oleh BPK.
"Pelaporan juga harus mencakup dana hibah yang ada di masing-masing OPD. Tidak ada lagi waktu kita untuk bersantai, karena waktu pengerjaannya akan terus berjalan dan belum tentu juga langsung tanpa ada perbaikan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Kami optimistis, predikat WTP dapat diraih dari BPK wilayah Bangka Belitung hasil laporan keuangan daerah," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka, Akhmad Mukhsin di Sungailiat, Jumat menyikapi upaya mempertahankan WTP yang perah diraihnya selama tiga tahun berturut-turut.
Hanya saja kata dia, untuk meraih predikat tersebut harus ada komitmen semua organisasi perangkat daerah agar penggunaan anggaran harus akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Saya minta seluruh OPD dapat memperhatikan dengan cermat penggunaan anggaran 2019 dengan pelaporan paling lambat Februari 2020," jelasnya.
Dia menyarankan agar bendahara dan staf keuangan dapat menyelesaikan laporan penggunaan anggaran tepat waktu serta harus teliti sehingga permasalahan temuan seperti tahun 2018 tidak terulang kembali.
"Kesalahan tahun sebelumnya hendaknya menjadi pelajaran untuk kita semua sehingga tidak terulang kembali pada laporan pertanggungjawaban tahun ini," ujarnya.
Dikatakan dia, opini WTP adalah sebuah penilaian tentang informasi kewajaran pada laporan keuangan dengan sejumlah kriteria yang sudah ditetapkan oleh BPK.
"Pelaporan juga harus mencakup dana hibah yang ada di masing-masing OPD. Tidak ada lagi waktu kita untuk bersantai, karena waktu pengerjaannya akan terus berjalan dan belum tentu juga langsung tanpa ada perbaikan," katanya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019