Pangkalpinang (ANTARA) - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla menegaskan PMI tidak menjual darah, karena pelayanan yang diberikan kepada masyarakat membutuhkan darah bersifat kemanusiaan.
"Biaya yang dikeluarkan masyarakat itu adalah pengganti ongkos," kata Jusuf Kalla saat melantik Ketua dan Pengurus PMI Kepulauan Babel Masa Bakti 2024 - 2029 di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menetapkan tarif pelayanan sebesar Rp490.000 per kantong darah dan biaya tersebut sebagai pengganti ongkos untuk gaji pekerja di PMI, pengadaan dan pemeliharaan alat-alat donor darah seperti labortorium, tempat penyimpanan darah dan lainnya.
"Biaya Rp490.000 ini bukan harga darahnya, tetapi untuk ongkos pengganti dari proses pengambilan darah dari pendonor," katanya.
Ia menyatakan masyarakat pendonor ini dengan suka rela mendonorkan darahnya membantu masyarakat yang membutuhkan darah untuk kesembuhan penyakitnya di rumah sakit.
"PMI menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan, dimana setetes darah itu bisa menyelamatkan kehidupan orang yang membutuhkan darah tersebut," katanya.
Ketua PMI Kepulauan Babel periode 2024 - 2029 Abdul Fatah bersyukur Kementerian Kesehatan menetapkan tarif darah di PMI sebesar Rp490.000.
"Selama ini petugas mengeluhkan dan merasa resah terkait penentuan tarif dalam memberikan pelayanan. Misalnya tarif layanan bagi masyarakat menggunakan BPJS sebesar Rp360.000 dan bagi non-BPJS Rp490.000 dan Alhamdulillah, berkat dorongan Ketum PMI Jusuf Kalla kepada Kemenkes untuk menetapkan satu tarif kepada masyarakat yaitu sebesar Rp490.000," katanya.
Berita Terkait
Baznaz-MUI terbitkan buku "Jusuf kalla Mujahid Perdamaian Dunia"
4 Oktober 2024 09:19
Jusuf Kalla sampaikan dukacita wafatnya Wapres Ke-9 RI Hamzah Haz
24 Juli 2024 13:14
KADIN-DMI kembangkan ekonomi digital di pesantren
29 Mei 2024 22:04
KADIN-DMI dampingi jemaah masjid kembangkan usaha
29 Mei 2024 21:57
Jusuf Kalla dorong pengurus masjid jadi pengusaha
29 Mei 2024 20:43
Jusuf Kalla: Kebijakan Tapera bantu masyarakat miliki rumah
29 Mei 2024 18:12
JK menilai Dewan Pertimbangan Agung tak perlu dihidupkan lagi
16 Mei 2024 15:24
JK hadir sebagai saksi di sidang kasus korupsi eks Dirut Pertamina
16 Mei 2024 11:48