Muntok (Antara Babel) - Bupati Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Zuhri M Syazali mengharapkan anggota DPRD kabupaten yang baru terpilih melalui Pemilu Legislatif 2014 lebih aktif dan mampu menerbitkan peraturan daerah (perda) sesuai kebutuhan dan tuntutan zaman.
"Kami menilai jika dalam setahun hanya mampu menghasilkan sekitar 20 perda, pembangunan daerah tidak akan cepat terwujud dan berkembang karena daerah ini merupakan daerah pemekaran baru yang butuh banyak aturan dan payung hukum untuk segala aktivitas di dalamnya," kata Bupati Zuhri di Muntok, Selasa.
Ia menjelaskan, agar pembangunan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan sedikitnya dalam setahun DPRD Kabupaten Bangka Barat harus mampu membahas dan mengesahkan sedikitnya 50 perda.
"Ini merupakan realitas dan sesuai tuntutan zaman. Kalau kita ingin cepat maju dan sejajar dengan daerah lain, maka legislator harus mampu membahas rancangan perda dengan cepat, tidak seperti sekarang dimana rancangan perda yang sudah pasti setiap tahunnya dibahas masih membutuhkan waktu berbulan-bulan," kata dia.
Ia mencontohkan, perda yang setiap tahun wajib disetujui DPRD setempat adalah tentang APBD yang seharusnya bisa dengan cepat disahkan, namun pada kenyataannya legislator membahasnya dalam waktu lama, bahkan bisa lebih dari satu bulan.
"Pembahasan APBD, anggaran tambahan dan lainnya yang rutin setiap tahun dilakukan, jika dibahas dengan serius dan cepat, kami yakin dalam satu minggu sudah bisa disahkan, namun kenyataannya kan tidak demikian," kata dia.
Dengan kondisi seperti itu, diharapkannya legislator terpilih dapat lebih cepat dan tanggap akan kebutuhan payung hukum dan memberikan masukan kepada pemerintah aturan apa yang penting dan perlu dengan cepat dibuat dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas.
"Selama ini untuk mengesahkan satu perda saja membutuhkan pembahasan cukup lama, padahal peraturan itu meniru daerah lain. Kalau aturan seperti itu kan seharusnya bisa lebih cepat pengesahannya," kata dia.
Ia mengatakan, perda yang benar-benar dibutuhkan daerah harusnya menjadi skala prioritas untuk segera dirancang, dibahas dan disahkan, seperti aturan untuk pengembangan investasi, pariwisata, perkebunan, industri dan lainnya.
"Kami berharap legislator ke depan lebih banyak waktu untuk membahas daerah sendiri, sehingga nanti siapapun bupatinya jika perda sudah dibuat akan lebih mudah mengembangkan pembangunan daerah," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014
"Kami menilai jika dalam setahun hanya mampu menghasilkan sekitar 20 perda, pembangunan daerah tidak akan cepat terwujud dan berkembang karena daerah ini merupakan daerah pemekaran baru yang butuh banyak aturan dan payung hukum untuk segala aktivitas di dalamnya," kata Bupati Zuhri di Muntok, Selasa.
Ia menjelaskan, agar pembangunan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan sedikitnya dalam setahun DPRD Kabupaten Bangka Barat harus mampu membahas dan mengesahkan sedikitnya 50 perda.
"Ini merupakan realitas dan sesuai tuntutan zaman. Kalau kita ingin cepat maju dan sejajar dengan daerah lain, maka legislator harus mampu membahas rancangan perda dengan cepat, tidak seperti sekarang dimana rancangan perda yang sudah pasti setiap tahunnya dibahas masih membutuhkan waktu berbulan-bulan," kata dia.
Ia mencontohkan, perda yang setiap tahun wajib disetujui DPRD setempat adalah tentang APBD yang seharusnya bisa dengan cepat disahkan, namun pada kenyataannya legislator membahasnya dalam waktu lama, bahkan bisa lebih dari satu bulan.
"Pembahasan APBD, anggaran tambahan dan lainnya yang rutin setiap tahun dilakukan, jika dibahas dengan serius dan cepat, kami yakin dalam satu minggu sudah bisa disahkan, namun kenyataannya kan tidak demikian," kata dia.
Dengan kondisi seperti itu, diharapkannya legislator terpilih dapat lebih cepat dan tanggap akan kebutuhan payung hukum dan memberikan masukan kepada pemerintah aturan apa yang penting dan perlu dengan cepat dibuat dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas.
"Selama ini untuk mengesahkan satu perda saja membutuhkan pembahasan cukup lama, padahal peraturan itu meniru daerah lain. Kalau aturan seperti itu kan seharusnya bisa lebih cepat pengesahannya," kata dia.
Ia mengatakan, perda yang benar-benar dibutuhkan daerah harusnya menjadi skala prioritas untuk segera dirancang, dibahas dan disahkan, seperti aturan untuk pengembangan investasi, pariwisata, perkebunan, industri dan lainnya.
"Kami berharap legislator ke depan lebih banyak waktu untuk membahas daerah sendiri, sehingga nanti siapapun bupatinya jika perda sudah dibuat akan lebih mudah mengembangkan pembangunan daerah," kata dia.
Editor : Aprionis
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014