Wali Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Maulan Aklil (Molen) meminta kepada seluruh kecamatan di kota itu untuk mengoptimalkan pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB).
"Saat ini pemasukan PBB dari tujuh kecamatan belum maksimal, diantaranya untuk Kecamatan Rangkui baru 29 persen, Pangkalbalam 43 persen, Gerunggang 11 persen, Gabek 18 persen, Girimaya 20 persen. Dari data tujuh kecamatan, yang paling tinggi pemasukannya yaitu Kecamatan Pangkalbalam," katanya di Pangkalpinang, Rabu.
Terkait hal itu, Molen menekankan kepada seluruh kecamatan untuk lebih maksimal lagi dalam menyosialisasikan kepada masyarakat agar segera membayar PBB.
"Jadi saya sampaikan, silahkan kalian mau kerja atau tidak. Bagi camat maupun lurah yang tidak memenuhi target akan langsung kami evaluasi. Saya kasih waktu sampai dengan November. Kalau sampai dengan November tidak terealisasi, mohon maaf akan langsung saya evaluasi dan diambil tindakan tegas," katanya.
Ia mengatakan telah mempunyai skema kedepan para camat akan dinaikkan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) nya menjadi Rp6 juta, lurah TPP nya menjadi Rp4 juta hingga Rp4,5 juta.
"Kenaikan TPP juga akan dilakukan kepada para kasi yang ada di kelurahan, namun hal itu tentunya harus bisa memenuhi target pemasukan PBB. Kalau tidak memenuhi target, hal itu saya batalkan," ujarnya.
Ia berharap apa yang telah disampaikan tersebut bisa memacu semangat para lurah dan camat untuk mengoptimalkan pendapat PBB sesuai dengan yang telah ditargetkan.
"Silahkan bapak dan ibu berfikir apakah mau bekerja atau tidak. Namun hal ini bagi saya sangat penting. Untuk itu silahkan tunjukkan prestasinya masing-masing," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Saat ini pemasukan PBB dari tujuh kecamatan belum maksimal, diantaranya untuk Kecamatan Rangkui baru 29 persen, Pangkalbalam 43 persen, Gerunggang 11 persen, Gabek 18 persen, Girimaya 20 persen. Dari data tujuh kecamatan, yang paling tinggi pemasukannya yaitu Kecamatan Pangkalbalam," katanya di Pangkalpinang, Rabu.
Terkait hal itu, Molen menekankan kepada seluruh kecamatan untuk lebih maksimal lagi dalam menyosialisasikan kepada masyarakat agar segera membayar PBB.
"Jadi saya sampaikan, silahkan kalian mau kerja atau tidak. Bagi camat maupun lurah yang tidak memenuhi target akan langsung kami evaluasi. Saya kasih waktu sampai dengan November. Kalau sampai dengan November tidak terealisasi, mohon maaf akan langsung saya evaluasi dan diambil tindakan tegas," katanya.
Ia mengatakan telah mempunyai skema kedepan para camat akan dinaikkan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) nya menjadi Rp6 juta, lurah TPP nya menjadi Rp4 juta hingga Rp4,5 juta.
"Kenaikan TPP juga akan dilakukan kepada para kasi yang ada di kelurahan, namun hal itu tentunya harus bisa memenuhi target pemasukan PBB. Kalau tidak memenuhi target, hal itu saya batalkan," ujarnya.
Ia berharap apa yang telah disampaikan tersebut bisa memacu semangat para lurah dan camat untuk mengoptimalkan pendapat PBB sesuai dengan yang telah ditargetkan.
"Silahkan bapak dan ibu berfikir apakah mau bekerja atau tidak. Namun hal ini bagi saya sangat penting. Untuk itu silahkan tunjukkan prestasinya masing-masing," katanya.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019