Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengingatkan kepada peserta Pilkada 2020 terkait administrasi.
"Berdasarkan pengalaman Pilpres 2019, kelemahannya ada pada administrasi yang sering diabaikan maka kami ingatkan dalam Pilkada kelemahan tersebut tidak ditemui lagi," kata Ketua Bawaslu Bangka Tengah, Robianto di Koba, Senin.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi banyak ditemukan kekurangan ada pada ranah administrasi dan demikian juga pelanggaran terjadi pada administrasi.
"Contohnya pelaksanaan kampanye ada yang masih mengabaikan STTP, padahal itu penting dan bagian dari administrasi," ujarnya.
Pihaknya dalam melakukan pengawasan lebih mengedepankan upaya pencegahan dibanding penindakan dalam rangka menciptakan pemilu yang demokratis.
"Makanya kami lebih fokus kepada kegiatan sosialisasi tentang pendidikan politik dan mengajak masyarakat melakukan pengawasan partisipatif," ujarnya.
Ia juga menekankan terkait validasi data pemilih yang akan menggunakan hak suara dalam Pilkada pada 23 September 2020 yang selama ini selalu menjadi pemicu masalah.
"Setiap pesta demokrasi, data pemilih selalu menjadi perdebatan dan bahkan tidak jarang masuk ke ranah pidana pemilu maka pada Pilkada 2020 ini harus diantisipasi," ujarnya. ***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Berdasarkan pengalaman Pilpres 2019, kelemahannya ada pada administrasi yang sering diabaikan maka kami ingatkan dalam Pilkada kelemahan tersebut tidak ditemui lagi," kata Ketua Bawaslu Bangka Tengah, Robianto di Koba, Senin.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi banyak ditemukan kekurangan ada pada ranah administrasi dan demikian juga pelanggaran terjadi pada administrasi.
"Contohnya pelaksanaan kampanye ada yang masih mengabaikan STTP, padahal itu penting dan bagian dari administrasi," ujarnya.
Pihaknya dalam melakukan pengawasan lebih mengedepankan upaya pencegahan dibanding penindakan dalam rangka menciptakan pemilu yang demokratis.
"Makanya kami lebih fokus kepada kegiatan sosialisasi tentang pendidikan politik dan mengajak masyarakat melakukan pengawasan partisipatif," ujarnya.
Ia juga menekankan terkait validasi data pemilih yang akan menggunakan hak suara dalam Pilkada pada 23 September 2020 yang selama ini selalu menjadi pemicu masalah.
"Setiap pesta demokrasi, data pemilih selalu menjadi perdebatan dan bahkan tidak jarang masuk ke ranah pidana pemilu maka pada Pilkada 2020 ini harus diantisipasi," ujarnya. ***2***
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019