Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mendorong seluruh pengusaha ikan di daerah untuk mengasuransikan nelayan binaannya.
Ketua Harian HNSI Cabang Kabupaten Bangka, Saidil Maulana di Sungailiat, Minggu mengatakan, asuransi bagi nelayan sesuai dengan program pemerintah diperlukan untuk memberikan perlindungan nelayan.
"Peran pengusaha mengusulkan asuransi bagi nelayan binaannya diperlukan mengingat ada keterbatasan bagi nelayan yang bersangkutan," jelasnya.
Dikatakan, nelayan yang umumnya memiliki keterbatasan pemahaman persoalan seperti asuransi ataupun kelengkapan dokumen perlindungan, cenderung tidak mengetahui kalau yang bersangkutan memiliki hak perlindungan yang diberikan dari pemerintah.
Saidil Maulana berharap, pengusaha ikan disemua sentra produksi harus benar-benar memperdulikan hak perlidungan nelayannya, jangan sampai terdapat kesan hanya menginginkan hasil produksi dari hasil tangkapan nelayannya saja.
"Profesi sebagai nelayan sangat beresiko bahkan kematian adalah ancaman mereka saat mencari nafkah di laut," katanya.
Menurutnya, kecelakaan di laut (lakalaut) hingga berhadapan dengan kondisi cuaca buruk tidak dapat dielakkan saat melaut, Oleh karenanya pemerintah saat ini sudah sangat peduli perihal perlindungan bagi nelayan.
DPC HNSI Bangka mengingatkan bagi pelaku usaha perikanan agar serius memperhatikan kondisi para nelayan melalui upaya mengasuransikan nelayan binaannya. Demikian pula hal nya bagi nelayan mandiri agar membekali diri dengan asuransi nelayan.
Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya untuk menjalankan Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
Hal itu diwujudkan melalui program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN), sebagai salah satu program prioritas KKP yang juga sejalan dengan Nawacita nomor lima yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
Nelayan sebagai salah satu faktor kunci dalam sektor kelautan dan perikanan, tapi kondisi nelayan Indonesia masih belum dapat dikatakan sejahtera. Usaha nelayan sangat dipengaruhi oleh faktor alam, hal ini mengakibatkan keberlanjutan hasil produksi tidak terjamin. Skala usaha nelayan kecil belum efisien dan memiliki produktifitas usaha yang rendah.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
Ketua Harian HNSI Cabang Kabupaten Bangka, Saidil Maulana di Sungailiat, Minggu mengatakan, asuransi bagi nelayan sesuai dengan program pemerintah diperlukan untuk memberikan perlindungan nelayan.
"Peran pengusaha mengusulkan asuransi bagi nelayan binaannya diperlukan mengingat ada keterbatasan bagi nelayan yang bersangkutan," jelasnya.
Dikatakan, nelayan yang umumnya memiliki keterbatasan pemahaman persoalan seperti asuransi ataupun kelengkapan dokumen perlindungan, cenderung tidak mengetahui kalau yang bersangkutan memiliki hak perlindungan yang diberikan dari pemerintah.
Saidil Maulana berharap, pengusaha ikan disemua sentra produksi harus benar-benar memperdulikan hak perlidungan nelayannya, jangan sampai terdapat kesan hanya menginginkan hasil produksi dari hasil tangkapan nelayannya saja.
"Profesi sebagai nelayan sangat beresiko bahkan kematian adalah ancaman mereka saat mencari nafkah di laut," katanya.
Menurutnya, kecelakaan di laut (lakalaut) hingga berhadapan dengan kondisi cuaca buruk tidak dapat dielakkan saat melaut, Oleh karenanya pemerintah saat ini sudah sangat peduli perihal perlindungan bagi nelayan.
DPC HNSI Bangka mengingatkan bagi pelaku usaha perikanan agar serius memperhatikan kondisi para nelayan melalui upaya mengasuransikan nelayan binaannya. Demikian pula hal nya bagi nelayan mandiri agar membekali diri dengan asuransi nelayan.
Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya untuk menjalankan Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
Hal itu diwujudkan melalui program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN), sebagai salah satu program prioritas KKP yang juga sejalan dengan Nawacita nomor lima yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
Nelayan sebagai salah satu faktor kunci dalam sektor kelautan dan perikanan, tapi kondisi nelayan Indonesia masih belum dapat dikatakan sejahtera. Usaha nelayan sangat dipengaruhi oleh faktor alam, hal ini mengakibatkan keberlanjutan hasil produksi tidak terjamin. Skala usaha nelayan kecil belum efisien dan memiliki produktifitas usaha yang rendah.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019