Depok (Antara Babel) - Konflik internal di Partai Golkar yang dipicu oleh banyaknya politisi partai berlambang pohon beringin itu kecewa atas keputusan politik Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aburizal Bakrie.
Setelah gagal menang pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 dan dituduh secara sepihak melakukan manuver politik termasuk memecat beberapa kader Golkar membuat suasana di partai tersebut terus memanas.
Pemecatan terhadap sejumlah kader dalam beberapa bulan terakhir ini dilakukan hanya karena mereka berbeda pendapat dan melancarkan kritik terhadap keputusan partai serta mendesak agar musyawarah nasional Golkar digelar tahun ini. Beberapa politisi Golkar yang menentang Aburizal Bakrie yang akrab disapa Ical diancam sanksi pemecatan karena dianggap tak patuh pada keputusan partai.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono misalnya dipecat karena dituding sebagai pihak yang keras dalam menyuarakan kritik terhadap Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan lantang menyuarakan digelarnya musyawarah nasional Partai Golkar pada 2014.
Politisi senior Partai Golkar Zainal Bintang menilai sanksi pemecatan itu tak sehat untuk kelangsungan demokrasi di tubuh Golkar. Juga karena selalu dilakukan dengan mekanisme yang tidak jelas. Menurut dia, pemecatan sengaja dilakukan untuk melanggengkan hasrat politik pribadinya dengan. memanfaatkan posisinya di Partai Golkar.
Politisi Partai Golkar lainnya, Indra J Piliang juga menganggap pemecatan yang dilakukan Aburizal tak memiliki landasan hukum yang jelas. Pasalnya, pemecatan itu ditujukan pada pengurus pusat yang mengkritisi keputusan Aburizal membawa Golkar dalam koalisi permanen pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan yang menyuarakan munas digelar pada 2014.
Menurut Indra, perbedaan pendapat merupakan hal biasa dalam menjalankan demokrasi. Terlebih, pengurus yang meminta munas digelar tahun ini juga bersuara dengan mengacu pada AD-ART Golkar. Dia juga dipecat dari posisi Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Golkar.
Dia menduga, pemecatan dirinya dari jajaran pengurus Golkar terkait dengan rencana digelarnya munas untuk mencari ketua umum Golkar yang baru. Secara kebetulan, Indra merupakan juru bicara tim sukses calon Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang dipecat, Agung Laksono bersikukuh mendorong pelaksanaan Munas IX Partai Golkar digelar pada 2014. "Ini sesuai dengan AD/ART," kata kader partai yang sempat mendeklarasikan diri sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar untuk Munas IX.
Terkait pencalonan ini, Juru Bicara Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan, kesempatan Agung Laksono untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum masih terbuka. Sebab, Agung hanya dinonaktifkan dari kepengurusan saja. "Dia masih kader Golkar."
Tantowi mengakui ada penolakan kader internal atas pencopotan sejumlah pengurus. Namun, Golkar mencopot Agung sesuai kesepakatan rapat. "Sikap yang diambil untuk Agung baru disampaikan secara lisan. Sampai sekarang SURAT belum diberikan kepada Agung,"
Menurut dia, pemberhentian Agung dan beberapa elit partai lainnya sesuai prosedur. Para elit partai sudah sempat bertemu untuk memberhentikan Agung. Penonaktifan itu tidak dilakukan ketua umum secara sepihak, tapi sudah dirapatkan dengan pengurus partai.
Desakan untuk menggelar munas tahun ini tampaknya makin tak bisa dibendung. Eksponen Ormas Tri Karya Golkar yang terdiri atas SOKSI, Ormas MKGR dan Kosgoro 57 akan mengirimkan surat resmi kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Surat resmi itu menurut Ketua Kordinator Ormas Tri Karya Golkar, Zainal Bintang, merupakan bentuk desakan ormas ini kepada DPP Partai Golkar untuk segera membentuk panitia Munas Partai Golkar selambat-lambatnya tanggal 22 Agustus 2014. "Jika pada tanggal 22 itu DPP Partai Golkar belum juga membentuk panitia munas, maka akan dilayangkan surat kedua," katanya.
Namun, Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar Akbar Tanjung menegaskan bahwa Munas Partai Golkar akan dilaksanakan pada 2015 sesuai dengan rekomendasi munas sebelumnya, bukan pada Oktober tahun ini.
"Rekomendasi munas lalu, ditetapkan munas berikutnya akan diadakan tahun 2015 dan siapa pun tentu harus mengikuti keputusan itu," kata Akbar sambil menambahkan bahwa memanasnya suhu politik di internal Partai Golkar beberapa hari terakhir ini merupakan sebuah dinamika bagi sebuah partai dan lumrah terjadi.
Namun, dia mengimbau kepada seluruh kader Partai Golkar untuk lebih mengutamakan kepentingan partai, daripada kepentingan pribadi. "Konflik ini lebih bersifat kepentingan kelompok, tentu kepentingan partai yang kita utamakan.
Bawa ke PTUN
Terkait dengan beberapa pemecatan beberapa kader dalam kepengurusan DPP Golkar, Tantowi Yahya menyebutkan bahwa perombakan kepengurusan yang dilakukan partai sama sekali tidak memengaruhi jadwal munas dan tetap akan digelar sesuai keputusan munas 2009.
"Rencananya munas akan diadakan pada 2015. Meski sejumlah DPD menginginkan agar munas dipercepat, hal ini tidak terkait dengan perombakan kepengurusan partai," katanya sambil menambahkan, perombakan jabatan yang dilakukan Partai Golkar merupakan bentuk peringatan terhadap sejumlah kader yang dianggap "mbalelo".
Menurut Tantowi, kader yang diperingati dengan perombakan jabatan dalam kepengurusan partai antara lain adalah Agung Laksono dan Yorrys Raweyai. Meski demikian, kader yang diperingati tersebut tetap menjadi anggota Partai Golkar dan memiliki hak untuk mengikuti munas mendatang.
Keputusan waktu penyelenggaraan munas akan langsung ditentukan oleh 23 DPD ditambah 1 sesuai dengan ketentuan AD/ART Partai Golkar. Sebelumnya, tuntutan dilaksanakan Munas Partai Golkar pada 2014 dinilai merupakan keniscayaan dan patut dilakukan pasca-kekalahan pemilihan umum, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden.
"Partai Golkar membutuhkan forum evaluasi besar-besaran pasca-kegagalan secara beruntun dan bertubi-tubi, baik dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden," kata kader Partai Golkar, Nusron Wahid.
Dia menegaskan, dilaksanakannya munas pada 2014 ini tak ada kaitannya dengan jabatan menteri dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla nantinya. Namun pemecatan Agung dan sejumlah petinggi lain dari kepengurusan Partai Golkar dinilai menjadi puncak tumbangnya partai ini. Keputusan itu dinilai akan semakin mendorong internal untuk mempercepat munas.
Sementara itu Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari mengusulkan agar konflik internal di tubuh Golkar ini diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Alasannya, cara itu harus ditempuh karena konflik dipicu adanya perbedaan cara pandang terhadap dasar hukum pelaksanaan munas. Dua kubu yang bertentangan sama-sama memiliki dasar hukum yang kuat.
Hajriyanto menyebutkan, kubu yang menginginkan agar munas dilakukan tahun 2014, berpegang pada AD/ART Partai Golkar, yang merupakan produk hukum tertinggi dalam suatu partai.
Di sisi lain, kata Hajriyanto, kubu yang menginginkan agar munas dilakukan tahun 2015 berpegang pada keputusan Munas tahun 2009. Munas, adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam Partai Golkar yang hanya bisa dibatalkan oleh munas lagi.
"Itu sebetulnya sama-sama kuat secara legal formal. Yang satu berpegangan pada AD/ART, satunya lagi berpegangan pada munas. Jadi keputusan bahwa munas periode ini digelar pada 2015 juga kuat secara hukum," ujarnya.
Oleh karena itu daripada terus bersitegang soal 2014 atau 2015, masing-masing punya argumen sendiri-sendiri, jauh lebih baik duduk bersama-sama menyepakati akan dibawa ke mana perdebatan tersebut. "Taruhlah misalnya ke Arbitrase Nasional, atau ke PTUN. Supaya kemudian ada keputusan legal formal," ujar Hajriyanto.
Dia juga mengingatkan, pada Munas 2009 lalu, keputusan pelaksanaan munas kembali diundur menjadi tahun 2015 untuk mengantisipasi kemungkinan pelaksanaan Pilpres 2014 dua putaran. Namun, saat itu DPP Partai Golkar lupa mengubah AD/ART yang menyebutkan periode kepengurusan hanya lima tahun.
Di saat terjadi perbedaan pandangan tentang pelaksanaan munas seperti sekarang ini dan masing-masing kubu tetap bersikukuh, daripada terus bertengkar maka seperti kata Ketua DPP Golkar, "PTUN bisa dimanfaatkan untuk mencari jalan keluar."
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014
Setelah gagal menang pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 dan dituduh secara sepihak melakukan manuver politik termasuk memecat beberapa kader Golkar membuat suasana di partai tersebut terus memanas.
Pemecatan terhadap sejumlah kader dalam beberapa bulan terakhir ini dilakukan hanya karena mereka berbeda pendapat dan melancarkan kritik terhadap keputusan partai serta mendesak agar musyawarah nasional Golkar digelar tahun ini. Beberapa politisi Golkar yang menentang Aburizal Bakrie yang akrab disapa Ical diancam sanksi pemecatan karena dianggap tak patuh pada keputusan partai.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono misalnya dipecat karena dituding sebagai pihak yang keras dalam menyuarakan kritik terhadap Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan lantang menyuarakan digelarnya musyawarah nasional Partai Golkar pada 2014.
Politisi senior Partai Golkar Zainal Bintang menilai sanksi pemecatan itu tak sehat untuk kelangsungan demokrasi di tubuh Golkar. Juga karena selalu dilakukan dengan mekanisme yang tidak jelas. Menurut dia, pemecatan sengaja dilakukan untuk melanggengkan hasrat politik pribadinya dengan. memanfaatkan posisinya di Partai Golkar.
Politisi Partai Golkar lainnya, Indra J Piliang juga menganggap pemecatan yang dilakukan Aburizal tak memiliki landasan hukum yang jelas. Pasalnya, pemecatan itu ditujukan pada pengurus pusat yang mengkritisi keputusan Aburizal membawa Golkar dalam koalisi permanen pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan yang menyuarakan munas digelar pada 2014.
Menurut Indra, perbedaan pendapat merupakan hal biasa dalam menjalankan demokrasi. Terlebih, pengurus yang meminta munas digelar tahun ini juga bersuara dengan mengacu pada AD-ART Golkar. Dia juga dipecat dari posisi Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Golkar.
Dia menduga, pemecatan dirinya dari jajaran pengurus Golkar terkait dengan rencana digelarnya munas untuk mencari ketua umum Golkar yang baru. Secara kebetulan, Indra merupakan juru bicara tim sukses calon Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang dipecat, Agung Laksono bersikukuh mendorong pelaksanaan Munas IX Partai Golkar digelar pada 2014. "Ini sesuai dengan AD/ART," kata kader partai yang sempat mendeklarasikan diri sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar untuk Munas IX.
Terkait pencalonan ini, Juru Bicara Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan, kesempatan Agung Laksono untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum masih terbuka. Sebab, Agung hanya dinonaktifkan dari kepengurusan saja. "Dia masih kader Golkar."
Tantowi mengakui ada penolakan kader internal atas pencopotan sejumlah pengurus. Namun, Golkar mencopot Agung sesuai kesepakatan rapat. "Sikap yang diambil untuk Agung baru disampaikan secara lisan. Sampai sekarang SURAT belum diberikan kepada Agung,"
Menurut dia, pemberhentian Agung dan beberapa elit partai lainnya sesuai prosedur. Para elit partai sudah sempat bertemu untuk memberhentikan Agung. Penonaktifan itu tidak dilakukan ketua umum secara sepihak, tapi sudah dirapatkan dengan pengurus partai.
Desakan untuk menggelar munas tahun ini tampaknya makin tak bisa dibendung. Eksponen Ormas Tri Karya Golkar yang terdiri atas SOKSI, Ormas MKGR dan Kosgoro 57 akan mengirimkan surat resmi kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Surat resmi itu menurut Ketua Kordinator Ormas Tri Karya Golkar, Zainal Bintang, merupakan bentuk desakan ormas ini kepada DPP Partai Golkar untuk segera membentuk panitia Munas Partai Golkar selambat-lambatnya tanggal 22 Agustus 2014. "Jika pada tanggal 22 itu DPP Partai Golkar belum juga membentuk panitia munas, maka akan dilayangkan surat kedua," katanya.
Namun, Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar Akbar Tanjung menegaskan bahwa Munas Partai Golkar akan dilaksanakan pada 2015 sesuai dengan rekomendasi munas sebelumnya, bukan pada Oktober tahun ini.
"Rekomendasi munas lalu, ditetapkan munas berikutnya akan diadakan tahun 2015 dan siapa pun tentu harus mengikuti keputusan itu," kata Akbar sambil menambahkan bahwa memanasnya suhu politik di internal Partai Golkar beberapa hari terakhir ini merupakan sebuah dinamika bagi sebuah partai dan lumrah terjadi.
Namun, dia mengimbau kepada seluruh kader Partai Golkar untuk lebih mengutamakan kepentingan partai, daripada kepentingan pribadi. "Konflik ini lebih bersifat kepentingan kelompok, tentu kepentingan partai yang kita utamakan.
Bawa ke PTUN
Terkait dengan beberapa pemecatan beberapa kader dalam kepengurusan DPP Golkar, Tantowi Yahya menyebutkan bahwa perombakan kepengurusan yang dilakukan partai sama sekali tidak memengaruhi jadwal munas dan tetap akan digelar sesuai keputusan munas 2009.
"Rencananya munas akan diadakan pada 2015. Meski sejumlah DPD menginginkan agar munas dipercepat, hal ini tidak terkait dengan perombakan kepengurusan partai," katanya sambil menambahkan, perombakan jabatan yang dilakukan Partai Golkar merupakan bentuk peringatan terhadap sejumlah kader yang dianggap "mbalelo".
Menurut Tantowi, kader yang diperingati dengan perombakan jabatan dalam kepengurusan partai antara lain adalah Agung Laksono dan Yorrys Raweyai. Meski demikian, kader yang diperingati tersebut tetap menjadi anggota Partai Golkar dan memiliki hak untuk mengikuti munas mendatang.
Keputusan waktu penyelenggaraan munas akan langsung ditentukan oleh 23 DPD ditambah 1 sesuai dengan ketentuan AD/ART Partai Golkar. Sebelumnya, tuntutan dilaksanakan Munas Partai Golkar pada 2014 dinilai merupakan keniscayaan dan patut dilakukan pasca-kekalahan pemilihan umum, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden.
"Partai Golkar membutuhkan forum evaluasi besar-besaran pasca-kegagalan secara beruntun dan bertubi-tubi, baik dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden," kata kader Partai Golkar, Nusron Wahid.
Dia menegaskan, dilaksanakannya munas pada 2014 ini tak ada kaitannya dengan jabatan menteri dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla nantinya. Namun pemecatan Agung dan sejumlah petinggi lain dari kepengurusan Partai Golkar dinilai menjadi puncak tumbangnya partai ini. Keputusan itu dinilai akan semakin mendorong internal untuk mempercepat munas.
Sementara itu Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari mengusulkan agar konflik internal di tubuh Golkar ini diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Alasannya, cara itu harus ditempuh karena konflik dipicu adanya perbedaan cara pandang terhadap dasar hukum pelaksanaan munas. Dua kubu yang bertentangan sama-sama memiliki dasar hukum yang kuat.
Hajriyanto menyebutkan, kubu yang menginginkan agar munas dilakukan tahun 2014, berpegang pada AD/ART Partai Golkar, yang merupakan produk hukum tertinggi dalam suatu partai.
Di sisi lain, kata Hajriyanto, kubu yang menginginkan agar munas dilakukan tahun 2015 berpegang pada keputusan Munas tahun 2009. Munas, adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam Partai Golkar yang hanya bisa dibatalkan oleh munas lagi.
"Itu sebetulnya sama-sama kuat secara legal formal. Yang satu berpegangan pada AD/ART, satunya lagi berpegangan pada munas. Jadi keputusan bahwa munas periode ini digelar pada 2015 juga kuat secara hukum," ujarnya.
Oleh karena itu daripada terus bersitegang soal 2014 atau 2015, masing-masing punya argumen sendiri-sendiri, jauh lebih baik duduk bersama-sama menyepakati akan dibawa ke mana perdebatan tersebut. "Taruhlah misalnya ke Arbitrase Nasional, atau ke PTUN. Supaya kemudian ada keputusan legal formal," ujar Hajriyanto.
Dia juga mengingatkan, pada Munas 2009 lalu, keputusan pelaksanaan munas kembali diundur menjadi tahun 2015 untuk mengantisipasi kemungkinan pelaksanaan Pilpres 2014 dua putaran. Namun, saat itu DPP Partai Golkar lupa mengubah AD/ART yang menyebutkan periode kepengurusan hanya lima tahun.
Di saat terjadi perbedaan pandangan tentang pelaksanaan munas seperti sekarang ini dan masing-masing kubu tetap bersikukuh, daripada terus bertengkar maka seperti kata Ketua DPP Golkar, "PTUN bisa dimanfaatkan untuk mencari jalan keluar."
Editor : Aprionis
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014