Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengusulkan bantuan untuk para penyandang disabilitas di daerah itu.
"Hingga saat ini disabilitas yang sudah kita bantu sudah 661 orang dengan dana 1 tahun sebesar Rp3 miliar lebih, dimana satu orang dalam satu tahun mendapatkan Rp3,6 juta atau Rp300 ribu perbulan," kata Ketua Komisi IV DPRD Babel, Jawarno di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan, jumlah disabilitas di Babel saat ini berkisar 7.000 orang dari lima kabupaten/kota. Jumlah tersebut belum termasuk dari Kabupaten Bangka Selatan (Basel) dan Belitung.
"Jika dijumlahkan dengan dua kabupaten Bangka selatan (Basel) dan Belitung, ada sekitar 8.000 orang," ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta Kementerian Sosial RI untuk turun tangan dalam mengatur hal ini khususnya di Kabupaten Bangka Selatan (Basel) dan Belitung yang sampai saat ini belum tersentuh.
"Itu kendalanya bukan kesalahan dari pihak kemensos, hanya keterlambatan data dari sini, sementara Kemensos sudah ada utusan untuk di Babel, karena personil sangat sedikit jangkauan terlalu luas akhirnya terhambat," ujarnya.
Namun hal itu menurutnya bukan berarti tidak sama sekali dapat bantuan, tapi akan disambut jika semua data sudah lengkap.
"Kita minta yang belum masuk ke data Kemensos segara ditambah seperti Basel dan Belitung, Kemensos juga merasa sanggup memenuhi itu hanya datanya harus masuk dan lengkap," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Hingga saat ini disabilitas yang sudah kita bantu sudah 661 orang dengan dana 1 tahun sebesar Rp3 miliar lebih, dimana satu orang dalam satu tahun mendapatkan Rp3,6 juta atau Rp300 ribu perbulan," kata Ketua Komisi IV DPRD Babel, Jawarno di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan, jumlah disabilitas di Babel saat ini berkisar 7.000 orang dari lima kabupaten/kota. Jumlah tersebut belum termasuk dari Kabupaten Bangka Selatan (Basel) dan Belitung.
"Jika dijumlahkan dengan dua kabupaten Bangka selatan (Basel) dan Belitung, ada sekitar 8.000 orang," ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta Kementerian Sosial RI untuk turun tangan dalam mengatur hal ini khususnya di Kabupaten Bangka Selatan (Basel) dan Belitung yang sampai saat ini belum tersentuh.
"Itu kendalanya bukan kesalahan dari pihak kemensos, hanya keterlambatan data dari sini, sementara Kemensos sudah ada utusan untuk di Babel, karena personil sangat sedikit jangkauan terlalu luas akhirnya terhambat," ujarnya.
Namun hal itu menurutnya bukan berarti tidak sama sekali dapat bantuan, tapi akan disambut jika semua data sudah lengkap.
"Kita minta yang belum masuk ke data Kemensos segara ditambah seperti Basel dan Belitung, Kemensos juga merasa sanggup memenuhi itu hanya datanya harus masuk dan lengkap," ujarnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019