Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Lanyalla Mahmud Mattalitti menyebutkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan cocok untuk Bangka Belitung sebagai salah satu wilayah kepulauan.
"Khusus Bangka Belitung, DPR RI saat ini sedang membahas RUU tentang Daerah Kepulauan yang diinisiasi oleh DPD. RUU ini kami yakini sangat dibutuhkan daerah dengan karakteristik kepulauan yang sangat berbeda dengan daerah lain," kata nya saat kunjungan kerja di Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan, dari aspek ekonomi dan bisnis, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah belum berpihak kepada wilayah kepulauan di Indonesia, terutama terkait alokasi transfer anggaran dari pusat kepada daerah yang didasarkan pada jumlah penduduk.
"Padahal di wilayah kepulauan yang dihadapi adalah masalah-masalah biaya barang dan jasa yang dipicu oleh sektor transportasi dan infrastruktur yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Menurutnya pembangunan infrastruktur transportasi di pulau-pulau kecil sangat perlu mendapatkan perhatian, begitu pula sarana prasarana angkutan dan sektor lainnya.
"Begitu juga dengan hasil produksi petani dan nelayan perlu dipikirkan kemudahan penyaluran distribusi, jangan sampai jumlah produk menumpuk tetapi sulit untuk dijual karena tidak kompetitif akibat mahalnya ongkos logistik," katanya.
Ia mengatakan, di tengah situasi pelambatan ekonomi global, langkah yang dilakukan saat ini yaitu reposisi dan memperkuat keunggulan yang kita miliki.
"Babel memiliki anugerah alam berupa laut yang telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata di Indonesia. Oleh karena itu sudah waktunya Babel menggali potensi baru bukan hanya dari sektor pertambangan melainkan optimalkan penerimaan dari sektor pariwisata," katanya.
Menurutnya penerimaan sektor wisata yang optimal akan menjadi jalan keluar untuk mengatasi defisit neraca transaksi berjalan Indonesia yang masih menjadi persoalan nasional, sekaligus menjawab tantangan kinerja ekspor Indonesia yang masih banyak mengirim barang mentah ke luar negeri.
"Apalagi presiden telah meresmikan KEK Tanjung Kelayang yang seharusnya memacu pemangku kepentingan di Babel terutama pengusaha untuk memanfaatkannya. Jika masih ada kendala dalam mengoptimalkan KEK tersebut agar disampaikan kepada kami yang kebetulan disini sudah ada empat senator dapil Babel, karena mereka merupakan tempat menyampaikan keluhan yang bisa dibawa ke Jakarta untuk dibahas bersama," ujarnya.
Selain pariwisata, kata Dia, juga ada hasil pertanian berupa lada yang bisa dioptimalkan, apalagi lada asal Babel sudah mampu menembus pasar mancanegara.
"Sedangkan untuk Kota Pangkalpinang harus menyiapkan pelabuhan berstandar internasional sebagai pintu gerbang ekspor produk asal Babel sekaligus sebagai pintu gerbang penghubung akses barang dan jasa," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
"Khusus Bangka Belitung, DPR RI saat ini sedang membahas RUU tentang Daerah Kepulauan yang diinisiasi oleh DPD. RUU ini kami yakini sangat dibutuhkan daerah dengan karakteristik kepulauan yang sangat berbeda dengan daerah lain," kata nya saat kunjungan kerja di Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan, dari aspek ekonomi dan bisnis, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah belum berpihak kepada wilayah kepulauan di Indonesia, terutama terkait alokasi transfer anggaran dari pusat kepada daerah yang didasarkan pada jumlah penduduk.
"Padahal di wilayah kepulauan yang dihadapi adalah masalah-masalah biaya barang dan jasa yang dipicu oleh sektor transportasi dan infrastruktur yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Menurutnya pembangunan infrastruktur transportasi di pulau-pulau kecil sangat perlu mendapatkan perhatian, begitu pula sarana prasarana angkutan dan sektor lainnya.
"Begitu juga dengan hasil produksi petani dan nelayan perlu dipikirkan kemudahan penyaluran distribusi, jangan sampai jumlah produk menumpuk tetapi sulit untuk dijual karena tidak kompetitif akibat mahalnya ongkos logistik," katanya.
Ia mengatakan, di tengah situasi pelambatan ekonomi global, langkah yang dilakukan saat ini yaitu reposisi dan memperkuat keunggulan yang kita miliki.
"Babel memiliki anugerah alam berupa laut yang telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata di Indonesia. Oleh karena itu sudah waktunya Babel menggali potensi baru bukan hanya dari sektor pertambangan melainkan optimalkan penerimaan dari sektor pariwisata," katanya.
Menurutnya penerimaan sektor wisata yang optimal akan menjadi jalan keluar untuk mengatasi defisit neraca transaksi berjalan Indonesia yang masih menjadi persoalan nasional, sekaligus menjawab tantangan kinerja ekspor Indonesia yang masih banyak mengirim barang mentah ke luar negeri.
"Apalagi presiden telah meresmikan KEK Tanjung Kelayang yang seharusnya memacu pemangku kepentingan di Babel terutama pengusaha untuk memanfaatkannya. Jika masih ada kendala dalam mengoptimalkan KEK tersebut agar disampaikan kepada kami yang kebetulan disini sudah ada empat senator dapil Babel, karena mereka merupakan tempat menyampaikan keluhan yang bisa dibawa ke Jakarta untuk dibahas bersama," ujarnya.
Selain pariwisata, kata Dia, juga ada hasil pertanian berupa lada yang bisa dioptimalkan, apalagi lada asal Babel sudah mampu menembus pasar mancanegara.
"Sedangkan untuk Kota Pangkalpinang harus menyiapkan pelabuhan berstandar internasional sebagai pintu gerbang ekspor produk asal Babel sekaligus sebagai pintu gerbang penghubung akses barang dan jasa," ujarnya.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020