Anggota legislator Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumadi Jamaludin menyarankan pemerintah untuk mengkaji ulang rencana pencabutan gas subsidi kapasitas tiga kilogram.
"Perlu ada kajian teknis yang mendalam rencana pemerintah tersebut mencabut gas bersubsidi kapasitas tiga kilogram," katanya di Sungailiat, Jumat melalui pesan resminya yang diterima ANTARA.
Kajian itu perlu dilakukan sampai ketingkat bawah atau daerah karena kata dia, jangan sampai kebijakan pemerintah tersebut justru menjadi beban bagi masyarakat.
Menurutnya, masyarakat saat ini tengah dihadapkan persoalan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada awal Januari 2020 yang mencapai 100 persen, kenaikan tersebut memberikan dampak pada banyaknya tunggakan iuran masyarakat dan usulan penurunan kelas oleh peserta BPJS.
"Kondisi seperti ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah termasuk sebagai referensi rencana pencabutan gas bersubsidi," katanya yang menjabat Ketua Komisi II DPRD Bangka, dari Fraksi PDI Perjuangan.
Dia juga menyarankan, agar antara Pertamina dengan Kementerian Sosial memiliki singkronisasi data terpadu sehingga akses penyaluran gas bersubsidi itu benar-benar tepat sasaran.
"Atau perlu dilakukan revisi pada sistem penyalurannya gas bersubdisi kepada masyarakat yang berhak menerimanya," katanya.
Dia mengatakan, pihaknya tetap akan mendukung program pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai mitra kerja sesuai dengan tugas dan fungsi legislator.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
"Perlu ada kajian teknis yang mendalam rencana pemerintah tersebut mencabut gas bersubsidi kapasitas tiga kilogram," katanya di Sungailiat, Jumat melalui pesan resminya yang diterima ANTARA.
Kajian itu perlu dilakukan sampai ketingkat bawah atau daerah karena kata dia, jangan sampai kebijakan pemerintah tersebut justru menjadi beban bagi masyarakat.
Menurutnya, masyarakat saat ini tengah dihadapkan persoalan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada awal Januari 2020 yang mencapai 100 persen, kenaikan tersebut memberikan dampak pada banyaknya tunggakan iuran masyarakat dan usulan penurunan kelas oleh peserta BPJS.
"Kondisi seperti ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah termasuk sebagai referensi rencana pencabutan gas bersubsidi," katanya yang menjabat Ketua Komisi II DPRD Bangka, dari Fraksi PDI Perjuangan.
Dia juga menyarankan, agar antara Pertamina dengan Kementerian Sosial memiliki singkronisasi data terpadu sehingga akses penyaluran gas bersubsidi itu benar-benar tepat sasaran.
"Atau perlu dilakukan revisi pada sistem penyalurannya gas bersubdisi kepada masyarakat yang berhak menerimanya," katanya.
Dia mengatakan, pihaknya tetap akan mendukung program pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai mitra kerja sesuai dengan tugas dan fungsi legislator.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020