Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dapil Bangka Selatan, Aditya Rizki Pradana atau lebih dikenal dengan sebutan ARP melaksanakan reses guna menyerap aspirasi masyarakat Kecamatan Tukak Sadai.
"Hari ini saya turun untuk reses menyerap langsung aspirasi masyarakat yang telah mengantarkan saya menjadi Anggota DPRD Provinsi Babel," kata dia di Toboali, Rabu.
Ia menjelaskan saat pelaksanaan reses yang dihadiri oleh sejumlah Kades anggota BPD dan masyarakat banyak aspirasi yang diterima dan berkewajiban di kawal untuk dicarikan solusi.
Adapun aspirasi yang disampaikan meliputi peningkatan jalan nelayan di Tanjung Pao. Memang, meski jalan di sana sudah ada namun ditingkatkan menjadi aspal hotmix. Hanya, kewenangannya masih belum jelas.
"Kita masih belum tahu, itu kewenangan provinsi apa kabupaten. Sepertinya bisa kalau kita lihat, tapi yang lebih penting lagi jalan di Desa Tukak, jembatan di sana mau roboh," kata dia.
Selain itu, aspirasi lain ialah salah satu SMK di Tukaksadai meminta perluasan lahan dikawal. Sebab, menurut informasi ada anggaran sebesar Rp5 miliar yang telah dianggarkan untuk kegiatan perluasan, namun terpangkas.
"Kebetulan saya ada di Banggar. Nanti akan kita cek lagi, kalau memang ada akan dikawal karena memang untuk pengembangan SMK itu butuh perluasan untuk gedung kejuruan perikanan dan pelayaran,"kata dia.
Pihak sekolah juga menyampaikan bahwa apabila bisa, gedung DKP Basel untuk dihibahkan ke pemerintah provinsi. Sehingga bisa dikelola dan diberdayakan untuk pendidikan kejuruan tadi.
"Pendidikan memang bukan di komisi kita, komisi dua, namun nanti bisa dimasukkan di paripurna. Mudah-mudahan terealisasi, diperluas sampai lima hektare, karena saat ini luasnya hanya 1,5 hektare," ujarnya.
Aspirasi untuk kejuruan perikanan dan pelayaran itu memang penting mengingat daerah ini penghasil ikan, khususnya di daerah Sadai. Kemudian jembatan Tambat Labu di Desa Tukak.
"Itu juga akan kita kawal semoga disetujui oleh provinsi. Namun lucunya, walaupun saya duduk di dewan sudah tiga bulan ini, namun sampai saat ini belum ada satupun pembahasan anggaran 2020," kata dia.
Menurut dia, Anggaran 2020 sudah disahkan satu hari sebelum ia dilantik. Ia tidak tahu hal tersebut bisa terjadi sehingga dari sejumlah aspirasi itu akan difokuskan pada anggaran perubahan.
"Ada juga usulan untuk mendukung penggunaan pinjam pakai hutan produksi. Saya jelaskan hutan produksi itu tidak perlu pinjam pakai untuk digunakan masyarakat, karena kami sempat kunker ke kementerian kehutanan itu memang ada," katanya.
Hanya saja untuk di Basel karena luasan masih sedikit, sekitar 600 ha jatuhnya tetap hutan produksi namun bisa digunakan oleh masyarakat secara legal. Maka dari itu ia saranken ke camat untuk pro aktif.
"Pro aktif dalam artian sama kades untuk mendata tanah-tanah mana saja yang sudah dimiliki dan digunakan masyarakat. Selama itu tidak berbenturan dengan zonasi lain yang sudah ditentukan," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
"Hari ini saya turun untuk reses menyerap langsung aspirasi masyarakat yang telah mengantarkan saya menjadi Anggota DPRD Provinsi Babel," kata dia di Toboali, Rabu.
Ia menjelaskan saat pelaksanaan reses yang dihadiri oleh sejumlah Kades anggota BPD dan masyarakat banyak aspirasi yang diterima dan berkewajiban di kawal untuk dicarikan solusi.
Adapun aspirasi yang disampaikan meliputi peningkatan jalan nelayan di Tanjung Pao. Memang, meski jalan di sana sudah ada namun ditingkatkan menjadi aspal hotmix. Hanya, kewenangannya masih belum jelas.
"Kita masih belum tahu, itu kewenangan provinsi apa kabupaten. Sepertinya bisa kalau kita lihat, tapi yang lebih penting lagi jalan di Desa Tukak, jembatan di sana mau roboh," kata dia.
Selain itu, aspirasi lain ialah salah satu SMK di Tukaksadai meminta perluasan lahan dikawal. Sebab, menurut informasi ada anggaran sebesar Rp5 miliar yang telah dianggarkan untuk kegiatan perluasan, namun terpangkas.
"Kebetulan saya ada di Banggar. Nanti akan kita cek lagi, kalau memang ada akan dikawal karena memang untuk pengembangan SMK itu butuh perluasan untuk gedung kejuruan perikanan dan pelayaran,"kata dia.
Pihak sekolah juga menyampaikan bahwa apabila bisa, gedung DKP Basel untuk dihibahkan ke pemerintah provinsi. Sehingga bisa dikelola dan diberdayakan untuk pendidikan kejuruan tadi.
"Pendidikan memang bukan di komisi kita, komisi dua, namun nanti bisa dimasukkan di paripurna. Mudah-mudahan terealisasi, diperluas sampai lima hektare, karena saat ini luasnya hanya 1,5 hektare," ujarnya.
Aspirasi untuk kejuruan perikanan dan pelayaran itu memang penting mengingat daerah ini penghasil ikan, khususnya di daerah Sadai. Kemudian jembatan Tambat Labu di Desa Tukak.
"Itu juga akan kita kawal semoga disetujui oleh provinsi. Namun lucunya, walaupun saya duduk di dewan sudah tiga bulan ini, namun sampai saat ini belum ada satupun pembahasan anggaran 2020," kata dia.
Menurut dia, Anggaran 2020 sudah disahkan satu hari sebelum ia dilantik. Ia tidak tahu hal tersebut bisa terjadi sehingga dari sejumlah aspirasi itu akan difokuskan pada anggaran perubahan.
"Ada juga usulan untuk mendukung penggunaan pinjam pakai hutan produksi. Saya jelaskan hutan produksi itu tidak perlu pinjam pakai untuk digunakan masyarakat, karena kami sempat kunker ke kementerian kehutanan itu memang ada," katanya.
Hanya saja untuk di Basel karena luasan masih sedikit, sekitar 600 ha jatuhnya tetap hutan produksi namun bisa digunakan oleh masyarakat secara legal. Maka dari itu ia saranken ke camat untuk pro aktif.
"Pro aktif dalam artian sama kades untuk mendata tanah-tanah mana saja yang sudah dimiliki dan digunakan masyarakat. Selama itu tidak berbenturan dengan zonasi lain yang sudah ditentukan," kata dia.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020