DPRD Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meminta pemerintah kota setempat untuk mengevaluasi kembali rencana lokasi karantina bagi orang dalam pengawasan (ODP) COVID-19 di Rusunawa.
Menurut Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Arnadi, hal itu perlu dilakukan karena aksi penolakan warga Pangkalarang terhadap rusunawa sebagai lokasi karantina Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) katagori ringan Covid – 19.
"Sebenarnya sejak rencana tersebut muncul pada Senin siang di medsos dan media online, beberapa masyarakat Pangkalarang sudah menghubungi kami dan merasa keberatan terhadap rencana tersebut. Keberatan tersebut sudah kami sampaikan kepada Kepala Dinas Perkim Kota Pangkalpinang," ucap Arnadi.
Ia mengatakan, menurut Kepala Dinas Perkim hal tersebut baru rencana dan masih bisa dievaluasi, mengingat ada warga juga yang menempati rusunawa tersebut.
"Untuk sementara yang PDP yang lebih parah masih bisa ditampung di rumah sakit dan berharap wabah ini tidak semakin meluas. Kami berharap agar pemerintah kota memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut, apalagi Pangkalarang lokasi padat penduduk," ucapnya.
Menurut Arnadi, dengan beredarnya informasi sedemikian bahayanya Covid-19 dan beragam cara penularannya, wajar membuat masyarakat Pangkalarang merasa takut.
"Jangankan terkonfirmasi positif, ODP dan PDP juga mungkin ada yang memiliki potensi positif. Sehingga muncul kekhawatiran dari warga. Mumpung belum terlanjur, kami pikir pemerintah kota harus mencari alternatif lokasi karantina yang jauh dari pemukiman masyarakat, sehingga tidak menimbulkan gejolak dan ketakutan yang lebih lanjut," bebernya.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Pangkalpinang ini menyebutkan, Pemkot Pamgkalpinang juga harus meningkatkan koordinasi dengan Pemprov Babel.
Karena menurut informasi yang didapatkan, Pemprov Babel juga menyiapkan lokasi karantina di gedung Diklat dan BKPSDM yang lebih memadai dan jauh dari pemukiman sehingga lokasi ini juga bisa dimanfaatkan.
Arnadi juga mengatakan, terkait mengenai anggaran penanggulangan wabah Covid -19, pihaknya meminta pemerintah segera mengevaluasi anggaran yang tersedia.
"Kami dengar sudah disiapkan anggaran dari dana Dana Insentif Daerah (DID). Jika kurang silakan pangkas anggaran yang kurang prioritas, kemudian dibicarakan bersama dengan DPRD agar mendapatkan masukan yang lebih banyak," bebernya.
Arnadi juga berpesan kepada masyarakat Kota Pangkalpinang, ikuti anjuran pemerintah agar virus ini tidak sampai tertular. Walau pun sampai hari ini Pangkalpinang belum ada yang positif Covid-19.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
Menurut Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Arnadi, hal itu perlu dilakukan karena aksi penolakan warga Pangkalarang terhadap rusunawa sebagai lokasi karantina Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) katagori ringan Covid – 19.
"Sebenarnya sejak rencana tersebut muncul pada Senin siang di medsos dan media online, beberapa masyarakat Pangkalarang sudah menghubungi kami dan merasa keberatan terhadap rencana tersebut. Keberatan tersebut sudah kami sampaikan kepada Kepala Dinas Perkim Kota Pangkalpinang," ucap Arnadi.
Ia mengatakan, menurut Kepala Dinas Perkim hal tersebut baru rencana dan masih bisa dievaluasi, mengingat ada warga juga yang menempati rusunawa tersebut.
"Untuk sementara yang PDP yang lebih parah masih bisa ditampung di rumah sakit dan berharap wabah ini tidak semakin meluas. Kami berharap agar pemerintah kota memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut, apalagi Pangkalarang lokasi padat penduduk," ucapnya.
Menurut Arnadi, dengan beredarnya informasi sedemikian bahayanya Covid-19 dan beragam cara penularannya, wajar membuat masyarakat Pangkalarang merasa takut.
"Jangankan terkonfirmasi positif, ODP dan PDP juga mungkin ada yang memiliki potensi positif. Sehingga muncul kekhawatiran dari warga. Mumpung belum terlanjur, kami pikir pemerintah kota harus mencari alternatif lokasi karantina yang jauh dari pemukiman masyarakat, sehingga tidak menimbulkan gejolak dan ketakutan yang lebih lanjut," bebernya.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Pangkalpinang ini menyebutkan, Pemkot Pamgkalpinang juga harus meningkatkan koordinasi dengan Pemprov Babel.
Karena menurut informasi yang didapatkan, Pemprov Babel juga menyiapkan lokasi karantina di gedung Diklat dan BKPSDM yang lebih memadai dan jauh dari pemukiman sehingga lokasi ini juga bisa dimanfaatkan.
Arnadi juga mengatakan, terkait mengenai anggaran penanggulangan wabah Covid -19, pihaknya meminta pemerintah segera mengevaluasi anggaran yang tersedia.
"Kami dengar sudah disiapkan anggaran dari dana Dana Insentif Daerah (DID). Jika kurang silakan pangkas anggaran yang kurang prioritas, kemudian dibicarakan bersama dengan DPRD agar mendapatkan masukan yang lebih banyak," bebernya.
Arnadi juga berpesan kepada masyarakat Kota Pangkalpinang, ikuti anjuran pemerintah agar virus ini tidak sampai tertular. Walau pun sampai hari ini Pangkalpinang belum ada yang positif Covid-19.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020