Jakarta (Antara Babel) - Menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2014, tetap saja bergulir berbagai isu mulai dari nama calon menteri hingga munculnya menteri koordinator atau menko yang baru.
"Sampai saat ini (dugaan,red) menko empat orang," kata presiden terpilih Joko Widodo kepada pers di Jakarta, baru-baru ini.
Selama ini selama bertahun-tahun, hanya dikenal tiga menko yakni menteri koordinator politik, hukum dan keamanan, menteri koordinator perekonomian serta menteri koordinator kesejahteraan rakyat.
Joko Widodo yang baru-baru ini telah mengajukan permintaan mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta kepada DPRD Jakarta praktis tidak menjelaskan tentang lahirnya wacana pembentukan jabatan menko keempat, karena selama ini yang disinggungnya praktis hanya tentang tetapnya jumlah menteri yang bakal ditunjuknya untuk bekerja selama lima tahun.
Karena itu, munculnya jabatan baru ini tetap patut direnungkan atau dipikirkan oleh mayarakat mulai dari orang awam, orang-orang yang merasa layak untuk menjadi pembantu presiden di "ring satu" kalangan terdekat hingga para pengamat politik.
Seorang pakar politik, Burhanuddin Muhtadi mengatakan penunjukan seorang menteri memang merupakan hak mutlak atau prerogatif presiden yang mana pun juga termasuk mantan wali kota Solo ini. Namun tentu ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk menunjuk seseorang guna menjadi anggota kabinet.
"Yang harus diutamakan adalah apakah fungsi jabatan itu dan bukannya seseorang ditunjuk dulu menjadi menteri dan baru kemudian dicarikan jabatannya," kata Burhanuddin yang selaku seorang pakar atau pengamat berbicara secara tenang sehingga tidak muncul kesan menggebu-gebu.
Kemudian, ia menunjuk kasus Mari Elka Pangestu yang jabatannya kini adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sedangkan sebelumnya menjadi menteri perdagangan pada Kabinet Indonesia Bersatu k-2 pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Padahal semua orang tahu bahwa dia adalah putri pakar ekpnom terkenal Profesor Pang Lay Kim.
Masyarakat tentu juga masih ingat bahwa Jero Wacik yang dahulu menjadi menteri pariwisata dan ekonomi kreatif dan kemudian dipindahkan menjadi menteri energi dan sumber daya mineral, namun kemudian "tergelincir" karena dugaan korupsi, padahal Jero bukanlah seorang pakar energi.
Jokowi hingga saat ini selalu mengatakan seorang menteri pada kabinetnya harus memiliki berbagai prasyarat mutlak mulai dari menguasai atau berkompetensi di bidangnya masing-masing hingga bersih dari keinginan untuk melakukan korupsi.
Selama masa pemerintahan SBY, sudah ada beberapa menteri atau pembantu terdekatnya yang "tergelincir" dari posisi empuknya mulai dari Andi Alfian Mallarangeng sebagai menteri pemuda olah raga hingga Suryadharma Ali dari posisi menteri agama. Sementara itu, di tingkat "bawahnya" begitu banyak pejabat yang terpaksa harus masuk penjara mulai dari mantan kepada Korps Lalu Lintas Markas Besar Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo hingga mantan gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah juga karena kasus korupsi.
Jika Jokowi ingin mewujudkan kabinetnya yang bersih dan memang ahli di bidangnya masing-masing maka tentu masyarakat juga berhak tahu tentang wacana pengangkatan menteri koordinator keempat karena rasanya tiga posisi menko saat ini praktis mencakup semua bidang bidang dalam pemerintahan.
Terus dibicarakan
Menjelang pelantikan presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla pada 20 Oktober di kompleks MPR/DPR/ DPD di Senayan, Jakarta serta pengumuman serta pelantikan presiden sekitar dua hari kemudian, maka pembicaraan tentang nama-nama calon menteri tetap saja menjadi perhatian masyarakat luas.
Setelah pasangan itu meraih kemenangan melalui pemilihan presiden pada 9 Juli, maka kemudian muncul isu mengenai peluang bagi tokoh- tokoh masyarakat untuk masuk ke dalam bursa kabinet.
Beberapa nama ini semakin sering terlihat terutama ketika Joko Widodo tampil di depan publik dalam berbagai kesempatan.
Tanpa perlu menyebut-nyebut nama mereka secara spesifik, misalnya ada seorang rektor perguruan tinggi swasta yang kini sering disebut bakal menjadi menteri pendidikan. Kemudian ada seorang jenderal purnawirawan yang menjadi anggota DPR untuk masa jabatan keduanya yang disebut-sebut berpeluang menjadi menteri pertahanan.
Jokowi memang belum pernah berbicara kepada publik tentang nama-nama orang yang bakal menjadi para pembantu terdekatnya selama lima tahun mendatang terutama karena dia belum dilantik atau mengucapkan sumpah jabatan sebagai presiden, apalagi betapapun juga Jokowi harus "tahu diri" untuk membalas jasa sejumlah partai politik ataupun orang-orang yang selama ini membantunya.
Jokowi sampai saat ini selalu menyatakan bahwa terhadap parpol-parpol yang mendukungnya tidak ada perjanjian yang bersifat transaksional. Tapi bagaimanapun juga, dia harus "membalas budi" politisi- politisi yang selama ini "setia" membantunya.
Karena itu, tentu masyarakat ingin tahu tentang alasan terhadap wacana penunjukan menteri koordinator yang keempat, yakni apakah terdapat alasan-alasan yang sangat kuat untuk membuat jabatan menko yang baru itu ataukah ini sekedar melaksanakan politik "balas jasa" saja.
Pertanyaan ini perlu dijawab karena posisi ini jika jadi diwujudkan pasti harus diisi oleh seorang tokoh yang sudah berpengalaman dan dikenal luas tidak hanya di kalangan rakyat tapi juga oleh jajaran pemerintahan.
Karena itu, tidak heran jika Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDIP Hasto Kristianto mengatakan bahwa Jokowi masih terus intensif membicarakan berbagai pilihan atau alternatif bagi proses pengisian jabatan- jabatan dalam kabinetnya.
Masyarakat tentu mengharapkan bakal munculnya nama-nama menteri yang tidak hanya mampu di bidangnya tapi juga bersih atau bebas dari ulah korupsi, kolusi dan nepotisme. Rakyat pasti tidak mau mendengar lagi ada pembantu presiden terutama menteri- menteri yang terpaksa harus dimasukkan ke dalam bui karena mencuri uang rakyat.
Harga bahan bakar minyak atau bbm hampir bisa dipastikan bakal naik dalam waktu dekat untuk menghindarkan semakin tingginya subsidi yang pada akhirnya akan mengakibatkan harga hampir semua kebutuhan rakyat melangit. Belum lagi sulitnya mencari pekerjaan, mencari rumah yang harganya masih terjangkau.
Karena itu, agaknya tidak salah jika masyarakat menaruh harapan kepada presiden baru ini untuk secara bertahap menjelaskan alasan penunjukan menko keempat, jika hal itu jadi dilaksanakan, agar dukungan rakyat tetap tinggi atau bahkan semakin tinggi.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014
"Sampai saat ini (dugaan,red) menko empat orang," kata presiden terpilih Joko Widodo kepada pers di Jakarta, baru-baru ini.
Selama ini selama bertahun-tahun, hanya dikenal tiga menko yakni menteri koordinator politik, hukum dan keamanan, menteri koordinator perekonomian serta menteri koordinator kesejahteraan rakyat.
Joko Widodo yang baru-baru ini telah mengajukan permintaan mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta kepada DPRD Jakarta praktis tidak menjelaskan tentang lahirnya wacana pembentukan jabatan menko keempat, karena selama ini yang disinggungnya praktis hanya tentang tetapnya jumlah menteri yang bakal ditunjuknya untuk bekerja selama lima tahun.
Karena itu, munculnya jabatan baru ini tetap patut direnungkan atau dipikirkan oleh mayarakat mulai dari orang awam, orang-orang yang merasa layak untuk menjadi pembantu presiden di "ring satu" kalangan terdekat hingga para pengamat politik.
Seorang pakar politik, Burhanuddin Muhtadi mengatakan penunjukan seorang menteri memang merupakan hak mutlak atau prerogatif presiden yang mana pun juga termasuk mantan wali kota Solo ini. Namun tentu ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk menunjuk seseorang guna menjadi anggota kabinet.
"Yang harus diutamakan adalah apakah fungsi jabatan itu dan bukannya seseorang ditunjuk dulu menjadi menteri dan baru kemudian dicarikan jabatannya," kata Burhanuddin yang selaku seorang pakar atau pengamat berbicara secara tenang sehingga tidak muncul kesan menggebu-gebu.
Kemudian, ia menunjuk kasus Mari Elka Pangestu yang jabatannya kini adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sedangkan sebelumnya menjadi menteri perdagangan pada Kabinet Indonesia Bersatu k-2 pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Padahal semua orang tahu bahwa dia adalah putri pakar ekpnom terkenal Profesor Pang Lay Kim.
Masyarakat tentu juga masih ingat bahwa Jero Wacik yang dahulu menjadi menteri pariwisata dan ekonomi kreatif dan kemudian dipindahkan menjadi menteri energi dan sumber daya mineral, namun kemudian "tergelincir" karena dugaan korupsi, padahal Jero bukanlah seorang pakar energi.
Jokowi hingga saat ini selalu mengatakan seorang menteri pada kabinetnya harus memiliki berbagai prasyarat mutlak mulai dari menguasai atau berkompetensi di bidangnya masing-masing hingga bersih dari keinginan untuk melakukan korupsi.
Selama masa pemerintahan SBY, sudah ada beberapa menteri atau pembantu terdekatnya yang "tergelincir" dari posisi empuknya mulai dari Andi Alfian Mallarangeng sebagai menteri pemuda olah raga hingga Suryadharma Ali dari posisi menteri agama. Sementara itu, di tingkat "bawahnya" begitu banyak pejabat yang terpaksa harus masuk penjara mulai dari mantan kepada Korps Lalu Lintas Markas Besar Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo hingga mantan gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah juga karena kasus korupsi.
Jika Jokowi ingin mewujudkan kabinetnya yang bersih dan memang ahli di bidangnya masing-masing maka tentu masyarakat juga berhak tahu tentang wacana pengangkatan menteri koordinator keempat karena rasanya tiga posisi menko saat ini praktis mencakup semua bidang bidang dalam pemerintahan.
Terus dibicarakan
Menjelang pelantikan presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla pada 20 Oktober di kompleks MPR/DPR/ DPD di Senayan, Jakarta serta pengumuman serta pelantikan presiden sekitar dua hari kemudian, maka pembicaraan tentang nama-nama calon menteri tetap saja menjadi perhatian masyarakat luas.
Setelah pasangan itu meraih kemenangan melalui pemilihan presiden pada 9 Juli, maka kemudian muncul isu mengenai peluang bagi tokoh- tokoh masyarakat untuk masuk ke dalam bursa kabinet.
Beberapa nama ini semakin sering terlihat terutama ketika Joko Widodo tampil di depan publik dalam berbagai kesempatan.
Tanpa perlu menyebut-nyebut nama mereka secara spesifik, misalnya ada seorang rektor perguruan tinggi swasta yang kini sering disebut bakal menjadi menteri pendidikan. Kemudian ada seorang jenderal purnawirawan yang menjadi anggota DPR untuk masa jabatan keduanya yang disebut-sebut berpeluang menjadi menteri pertahanan.
Jokowi memang belum pernah berbicara kepada publik tentang nama-nama orang yang bakal menjadi para pembantu terdekatnya selama lima tahun mendatang terutama karena dia belum dilantik atau mengucapkan sumpah jabatan sebagai presiden, apalagi betapapun juga Jokowi harus "tahu diri" untuk membalas jasa sejumlah partai politik ataupun orang-orang yang selama ini membantunya.
Jokowi sampai saat ini selalu menyatakan bahwa terhadap parpol-parpol yang mendukungnya tidak ada perjanjian yang bersifat transaksional. Tapi bagaimanapun juga, dia harus "membalas budi" politisi- politisi yang selama ini "setia" membantunya.
Karena itu, tentu masyarakat ingin tahu tentang alasan terhadap wacana penunjukan menteri koordinator yang keempat, yakni apakah terdapat alasan-alasan yang sangat kuat untuk membuat jabatan menko yang baru itu ataukah ini sekedar melaksanakan politik "balas jasa" saja.
Pertanyaan ini perlu dijawab karena posisi ini jika jadi diwujudkan pasti harus diisi oleh seorang tokoh yang sudah berpengalaman dan dikenal luas tidak hanya di kalangan rakyat tapi juga oleh jajaran pemerintahan.
Karena itu, tidak heran jika Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDIP Hasto Kristianto mengatakan bahwa Jokowi masih terus intensif membicarakan berbagai pilihan atau alternatif bagi proses pengisian jabatan- jabatan dalam kabinetnya.
Masyarakat tentu mengharapkan bakal munculnya nama-nama menteri yang tidak hanya mampu di bidangnya tapi juga bersih atau bebas dari ulah korupsi, kolusi dan nepotisme. Rakyat pasti tidak mau mendengar lagi ada pembantu presiden terutama menteri- menteri yang terpaksa harus dimasukkan ke dalam bui karena mencuri uang rakyat.
Harga bahan bakar minyak atau bbm hampir bisa dipastikan bakal naik dalam waktu dekat untuk menghindarkan semakin tingginya subsidi yang pada akhirnya akan mengakibatkan harga hampir semua kebutuhan rakyat melangit. Belum lagi sulitnya mencari pekerjaan, mencari rumah yang harganya masih terjangkau.
Karena itu, agaknya tidak salah jika masyarakat menaruh harapan kepada presiden baru ini untuk secara bertahap menjelaskan alasan penunjukan menko keempat, jika hal itu jadi dilaksanakan, agar dukungan rakyat tetap tinggi atau bahkan semakin tinggi.
Editor : Aprionis
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014