Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah agar melakukan lima upaya mengatasi pandemi COVID-19 tanpa menimbulkan kepanikan di masyarakat.
"Pertama, mendorong pemerintah dapat terus memastikan tersedianya dukungan teknis pelaksanaan penanganan COVID-19," kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Rabu.
Pemerintah perlu membentuk tim perumus panduan dan pelaksana teknis yang melibatkan asosiasi profesi, tenaga profesional yang bekerja di lapangan, pelaku usaha dan masyarakat sipil untuk memastikan upaya penanganan sampai di akar rumput.
Kedua, melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, pemerintah perlu terus melakukan perhitungan jumlah kasus COVID-19 yang tersebar di masyarakat.
"Kasus dengan perkiraan kasus bergejala klinis ringan, sedang dan berat untuk menjadi dasar pembuatan kebijakan, persiapan kebutuhan sumber daya dan fasilitas layanan kesehatan," kata dia.
Ketiga, pemerintah perlu terus meningkatkan kapasitas layanan kesehatan, baik penambahan rumah sakit rujukan, RS rujukan khusus COVID-19 maupun RS non-rujukan dan RS swasta.
Hal tersebut menurut dia untuk mengantisipasi melonjaknya penanganan seluruh pasien COVID-19 dengan klinis berat, mengingat diprediksi lonjakan penyebaran virus COVID-19 terjadi di bulan Mei hingga Juni 2020.
Upaya keempat yang perlu didorong lanjut Ketua MPR yang akrab disapa Bamsoet yakni kepastian berjalannya pembatasan sosial disertai upaya komunikasi publik untuk menggaungkan dan menegaskan kepada pemerintah daerah, pelaku usaha, pekerja serta masyarakat, bahwa situasi saat ini adalah situasi yang serius.
Kemudian, pemerintah khususnya Satgas COVID-19 didorong untuk terus membangun jalur komunikasi yang baik serta memberikan arahan terkait upaya pengendalian dan penanganan COVID-19 yang jelas kepada gubernur, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia internasional.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
"Pertama, mendorong pemerintah dapat terus memastikan tersedianya dukungan teknis pelaksanaan penanganan COVID-19," kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Rabu.
Pemerintah perlu membentuk tim perumus panduan dan pelaksana teknis yang melibatkan asosiasi profesi, tenaga profesional yang bekerja di lapangan, pelaku usaha dan masyarakat sipil untuk memastikan upaya penanganan sampai di akar rumput.
Kedua, melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, pemerintah perlu terus melakukan perhitungan jumlah kasus COVID-19 yang tersebar di masyarakat.
"Kasus dengan perkiraan kasus bergejala klinis ringan, sedang dan berat untuk menjadi dasar pembuatan kebijakan, persiapan kebutuhan sumber daya dan fasilitas layanan kesehatan," kata dia.
Ketiga, pemerintah perlu terus meningkatkan kapasitas layanan kesehatan, baik penambahan rumah sakit rujukan, RS rujukan khusus COVID-19 maupun RS non-rujukan dan RS swasta.
Hal tersebut menurut dia untuk mengantisipasi melonjaknya penanganan seluruh pasien COVID-19 dengan klinis berat, mengingat diprediksi lonjakan penyebaran virus COVID-19 terjadi di bulan Mei hingga Juni 2020.
Upaya keempat yang perlu didorong lanjut Ketua MPR yang akrab disapa Bamsoet yakni kepastian berjalannya pembatasan sosial disertai upaya komunikasi publik untuk menggaungkan dan menegaskan kepada pemerintah daerah, pelaku usaha, pekerja serta masyarakat, bahwa situasi saat ini adalah situasi yang serius.
Kemudian, pemerintah khususnya Satgas COVID-19 didorong untuk terus membangun jalur komunikasi yang baik serta memberikan arahan terkait upaya pengendalian dan penanganan COVID-19 yang jelas kepada gubernur, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia internasional.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020