Anggota DPRD Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Marianto minta pemerintah daerah setempat perbaiki data penerima bantuan sosial terdampak COVID-19 karena terdapat data ganda.
"Saya minta agar pemerintah daerah memperbaiki data masyarakat penerima bantuan sosial terdampak COVID-19, karena kondisi di lapangan ditemukan adanya data ganda calon penerima bantuan," kata Marianto di Sungailiat, Senin.
Dengan adanya data ganda kata dia, memberikan dampak terhambatnya pencarian bantuan bagi yang bersangkutan baik bantuan dari dana desa maupun bantuan langsung tunai dari Kementerian Sosial yang berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
"Data ganda calon penerima bantuan yang hampir terjadi di semua di desa, menurut saya karena tidak adanya sinkronisasi baik data dari pemerintah desa maupun data di dinas sosial," jelasnya.
Dia mengatakan, data yang disisir oleh Pemdes melalui Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan RT terhadap DTKS dan BLT dana desa tidak sinkron. Padahal kata dia, bagi yang sudah terdaftar di DTKS tidak lagi bisa mendapat bantuan di BLT dana desa.
"Saya sudah mengingatkan ke pemerintah daerah melalui dinas terkait pada saat rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), agar dilakukan singkronisasi data, karena hal ini menyangkut orang banyak," jelasnya.
Selain data yang ganda kata dia, terdapat pula adanya bantuan yang dianggap tidak tepat sasaran seperti kondisi ekonomi warga cukup mampu tetapi masuk dalam data penerima bantuan.
Masyarakat di Kabupaten Bangka penerima bantuan dari Kemensos RI sebanyak 9.998 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan dari dana desa sebanyak 7484 kepala keluarga.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
"Saya minta agar pemerintah daerah memperbaiki data masyarakat penerima bantuan sosial terdampak COVID-19, karena kondisi di lapangan ditemukan adanya data ganda calon penerima bantuan," kata Marianto di Sungailiat, Senin.
Dengan adanya data ganda kata dia, memberikan dampak terhambatnya pencarian bantuan bagi yang bersangkutan baik bantuan dari dana desa maupun bantuan langsung tunai dari Kementerian Sosial yang berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
"Data ganda calon penerima bantuan yang hampir terjadi di semua di desa, menurut saya karena tidak adanya sinkronisasi baik data dari pemerintah desa maupun data di dinas sosial," jelasnya.
Dia mengatakan, data yang disisir oleh Pemdes melalui Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan RT terhadap DTKS dan BLT dana desa tidak sinkron. Padahal kata dia, bagi yang sudah terdaftar di DTKS tidak lagi bisa mendapat bantuan di BLT dana desa.
"Saya sudah mengingatkan ke pemerintah daerah melalui dinas terkait pada saat rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), agar dilakukan singkronisasi data, karena hal ini menyangkut orang banyak," jelasnya.
Selain data yang ganda kata dia, terdapat pula adanya bantuan yang dianggap tidak tepat sasaran seperti kondisi ekonomi warga cukup mampu tetapi masuk dalam data penerima bantuan.
Masyarakat di Kabupaten Bangka penerima bantuan dari Kemensos RI sebanyak 9.998 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan dari dana desa sebanyak 7484 kepala keluarga.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020