Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas menilai diskusi soal kebebasan berpendapat dan konstitusionalitas pemakzulan presiden pada era pandemi COVID-19 merupakan topik yang sensitif.
"Hendaknya jangan dahulu membawa-bawa nama organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah dalam topik sensitif itu sebelum bertanya dan berkonsultasi dahulu dengan Pimpinan Pusat dan/atau Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat," kata Anwar dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Senin.
Menurut dia, topik itu menyangkut hal yang sangat sensitif dan oleh pihak penguasa dan/atau para pendukung rezim tentu bisa diartikan bermacam-macam. Hal ini bisa merusak nama baik dan mempersulit posisi Muhammadiyah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik.
Kendati demikian, Anwar mengaku tidak keberatan kalau ada orang atau para pihak bicara dalam diskusi itu. Apalagi, di negeri ini kebebasan berbicara dijamin dan dilindungi oleh undang-undang.
Untuk itu, Anwar yang juga Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia itu mengimbau agar ke depan harus meminta konsultasi kepada Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat jika akan menyelenggarakan acara yang akan menyeret-nyeret nama Muhammadiyah ke ranah politik.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
"Hendaknya jangan dahulu membawa-bawa nama organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah dalam topik sensitif itu sebelum bertanya dan berkonsultasi dahulu dengan Pimpinan Pusat dan/atau Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat," kata Anwar dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Senin.
Menurut dia, topik itu menyangkut hal yang sangat sensitif dan oleh pihak penguasa dan/atau para pendukung rezim tentu bisa diartikan bermacam-macam. Hal ini bisa merusak nama baik dan mempersulit posisi Muhammadiyah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik.
Kendati demikian, Anwar mengaku tidak keberatan kalau ada orang atau para pihak bicara dalam diskusi itu. Apalagi, di negeri ini kebebasan berbicara dijamin dan dilindungi oleh undang-undang.
Untuk itu, Anwar yang juga Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia itu mengimbau agar ke depan harus meminta konsultasi kepada Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat jika akan menyelenggarakan acara yang akan menyeret-nyeret nama Muhammadiyah ke ranah politik.
Editor : Irwan Arfa
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020