Pemerintah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berencana akan menyinkronkan data terutama terkait data warga yang ada di kota itu dengan menggunakan data satu pintu.
"Terkait hal ini, data yang ada di Dinas Pendidikan, Dukcapil, Dinas Sosial dan BPS termasuk KPU akan terintegrasi menjadi satu pintu, sehingga bisa mempermudah kita dalam mendata masyarakat, terutama dalam menyalurkan bantuan," kata Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil (Molen), Senin.
Saat ini Pangkalpinang tengah menuju new normal dalam menghadapi pandemik COVID-19. Untuk itu, terkait dengan data di era adaptasi kebiasaan baru ini sangatlah penting, terutama permasalahan bantuan terhadap warga terdampak wabah tersebut.
Misalnya terkait permasalahan data untuk bantuan langsung tunai (BLT), saat ini seluruh daerah di Indonesia mengalami permasalahan yang sama. Banyak komplain dari masyarakat, akibat adanya bantuan yang tidak tepat sasaran. Hal ini juga terjadi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 yang baru saja dilaksanakan.
Dikatakannya, diawal kepemimpinannya, data yang ada dan digunakan di Pangkalpinang tidak update karena berdasarkan hasil pendataan tahun 2012, sehingga hal ini menimbulkan konsekuensi tersendiri. Untuk itulah pentingnya data yang terintegrasi di Pangkalpinang.
"Jadi data yang digunakan nanti tidak digunakan untuk keperluan Pilkada saja, tapi bisa digunakan untuk setiap pemangku kepentingan yang berguna untuk kepentingan Masyarakat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
"Terkait hal ini, data yang ada di Dinas Pendidikan, Dukcapil, Dinas Sosial dan BPS termasuk KPU akan terintegrasi menjadi satu pintu, sehingga bisa mempermudah kita dalam mendata masyarakat, terutama dalam menyalurkan bantuan," kata Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil (Molen), Senin.
Saat ini Pangkalpinang tengah menuju new normal dalam menghadapi pandemik COVID-19. Untuk itu, terkait dengan data di era adaptasi kebiasaan baru ini sangatlah penting, terutama permasalahan bantuan terhadap warga terdampak wabah tersebut.
Misalnya terkait permasalahan data untuk bantuan langsung tunai (BLT), saat ini seluruh daerah di Indonesia mengalami permasalahan yang sama. Banyak komplain dari masyarakat, akibat adanya bantuan yang tidak tepat sasaran. Hal ini juga terjadi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 yang baru saja dilaksanakan.
Dikatakannya, diawal kepemimpinannya, data yang ada dan digunakan di Pangkalpinang tidak update karena berdasarkan hasil pendataan tahun 2012, sehingga hal ini menimbulkan konsekuensi tersendiri. Untuk itulah pentingnya data yang terintegrasi di Pangkalpinang.
"Jadi data yang digunakan nanti tidak digunakan untuk keperluan Pilkada saja, tapi bisa digunakan untuk setiap pemangku kepentingan yang berguna untuk kepentingan Masyarakat," katanya.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020