Jakarta (Antara Babel) - Empat pimpinan fraksi di DPR RI sepakat memfasilitasi penggunaan hak interpelasi anggota parlemen terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
"Seluruh pimpinan fraksi (PKS, Golkar, PAN, dan Gerindra) sepakat untuk memfasilitasi hak anggota untuk mempertanyakan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin di ruang rapat Fraksi Golkar, Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin.
Dia mengatakan pimpinan fraksi akan memfasilitasi hak anggota dewan itu dengan menyampaikan kepada pimpinan DPR pada Rabu (26/11).
Sementara itu menurut dia para pimpinan fraksi akan menanyakan langsung kepada masyarakat mengenai dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Ini murni hak anggota, dan fraksi akan memfasilitasinya. Kami akan sampaikan pada Rabu (26/11) dan nanti kita lihat berapa jumlahnya," ujarnya.
Perwakilan Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa mengatakan fraksi-fraksi di KMP sepakat untuk menggunakan hak interpelasi sebagai anggota DPR untuk mendapat jawaban pertanyaan mengapa kenaikkan harga BBM bersubsidi terjadi.
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan hak interpelasi bertujuan untuk memfasilitasi pertanyaan masyarakat apa yang dirasakan ketika harga minyak dunia turun, namun harga BBM bersubsidi dalam negeri justru naik.
"Kami tidak mungkin membiarkan, langkah apapun yang sesuai konstitusi akan kami gunakan," kata Jazuli.
Yandri Susanto perwakilan PAN menyampaikan, langkah ini diambil untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat sekaligus menjalankan fungsi pengawasan sebagai Anggota DPR.
Yandri mengatakan ini merupakan kegaduhan yang diciptakan pemerintah sendiri dan dirinya berharap teman-teman dari luar KMP juga mendukung penggunaan hak interpelasi ini.
Konferensi pers itu dihadiri Ade Komaruddin, Yandri Susanto dan Totok Daryanto (Fraksi PAN), Misbakhun (Fraksi Partai Golkar), Desmond Junaidi Mahesa (Fraksi Partai Gerindra), Jazuli Juwaini (Fraksi PKS), Bambang Soesatyo (Fraksi Partai Golkar), dan Aboe Bakar Alhabsy (Fraksi PKS).
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014
"Seluruh pimpinan fraksi (PKS, Golkar, PAN, dan Gerindra) sepakat untuk memfasilitasi hak anggota untuk mempertanyakan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin di ruang rapat Fraksi Golkar, Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin.
Dia mengatakan pimpinan fraksi akan memfasilitasi hak anggota dewan itu dengan menyampaikan kepada pimpinan DPR pada Rabu (26/11).
Sementara itu menurut dia para pimpinan fraksi akan menanyakan langsung kepada masyarakat mengenai dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Ini murni hak anggota, dan fraksi akan memfasilitasinya. Kami akan sampaikan pada Rabu (26/11) dan nanti kita lihat berapa jumlahnya," ujarnya.
Perwakilan Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa mengatakan fraksi-fraksi di KMP sepakat untuk menggunakan hak interpelasi sebagai anggota DPR untuk mendapat jawaban pertanyaan mengapa kenaikkan harga BBM bersubsidi terjadi.
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan hak interpelasi bertujuan untuk memfasilitasi pertanyaan masyarakat apa yang dirasakan ketika harga minyak dunia turun, namun harga BBM bersubsidi dalam negeri justru naik.
"Kami tidak mungkin membiarkan, langkah apapun yang sesuai konstitusi akan kami gunakan," kata Jazuli.
Yandri Susanto perwakilan PAN menyampaikan, langkah ini diambil untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat sekaligus menjalankan fungsi pengawasan sebagai Anggota DPR.
Yandri mengatakan ini merupakan kegaduhan yang diciptakan pemerintah sendiri dan dirinya berharap teman-teman dari luar KMP juga mendukung penggunaan hak interpelasi ini.
Konferensi pers itu dihadiri Ade Komaruddin, Yandri Susanto dan Totok Daryanto (Fraksi PAN), Misbakhun (Fraksi Partai Golkar), Desmond Junaidi Mahesa (Fraksi Partai Gerindra), Jazuli Juwaini (Fraksi PKS), Bambang Soesatyo (Fraksi Partai Golkar), dan Aboe Bakar Alhabsy (Fraksi PKS).
Editor : Aprionis
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014