Sebanyak 60 orang narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) Mentok, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menerima remisi atau pengurangan masa tahanan dalam saat peringatan ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75.
Kepala Rutan Mentok, Abdul Rasyid Meliala di Mentok, Senin, mengatakan para narapidana yang mendapat remisi di hari ulang tahun Kemerdekaan RI ke-75 itu memiliki beberapa kriteria, yaitu disiplin, berkelakuan baik,dan aktif dalam berbagai kegiatan pada masa pemasyarakatan.
"Dari 60 narapidana itu, mereka ditahan karena berbagai kasus, termasuk narkoba, namun yang paling banyak dari kategori tindak pidana umum," ujarnya.
Ia mengatakan, para narapidana yang mendapat remisi satu bulan yakni narapidana yang sudah menjalani masa pidana minimal 6 hingga 12 bulan, selanjutnya narapidana yang mendapat remisi lima bulan adalah yang sudah menjalani masa pidana minimal lima tahun.
Menurut dia, pada pemberian remisi tahun ini tidak ada remisi yang langsung bebas. "Pada tahun lalu ada yang langsung bebas, namun tahun ini tidak ada," ucapnya.
Ia menjelaskan, pemberian remisi merupakan hal wajar dan setiap tahun dilakukan, seperti pada saat hari raya keagamaan, peringatan Kemerdekaan RI dan lainnya.
Sebanyak 60 orang warga binaan yang mendapatkan remisi, terdiri dari remisi umum potongan masa pidana satu bulan sebanyak 23 orang, 16 orang menerima remisi umum potongan masa pidana dua bulan, 17 orang menerima remisi umum potongan masa pidana tiga bulan, potongan masa pidana empat bulan sebanyak dua orang, dan potongan masa pidana lima bulan sebanyak dua orang.
Ia mengajak seluruh warga binaan yang mendapatkan potongan masa hukuman untuk selalu berbuat baik dan tidak menimbulkan masalah pada masa binaan selanjutnya.
Kegiatan pemberian remisi umum bagi narapidana ini dibuka langsung oleh Kemenkum dan HAM RI secara virtual di Rutan Mentok Kabupaten Bangka Barat, turut hadir dalam kegiatan itu sejumlah pejabat daerah setempat, antara lain Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, Komandan Kodim 0431/BB, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Pengadilan Negeri, para komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab setempat.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
Kepala Rutan Mentok, Abdul Rasyid Meliala di Mentok, Senin, mengatakan para narapidana yang mendapat remisi di hari ulang tahun Kemerdekaan RI ke-75 itu memiliki beberapa kriteria, yaitu disiplin, berkelakuan baik,dan aktif dalam berbagai kegiatan pada masa pemasyarakatan.
"Dari 60 narapidana itu, mereka ditahan karena berbagai kasus, termasuk narkoba, namun yang paling banyak dari kategori tindak pidana umum," ujarnya.
Ia mengatakan, para narapidana yang mendapat remisi satu bulan yakni narapidana yang sudah menjalani masa pidana minimal 6 hingga 12 bulan, selanjutnya narapidana yang mendapat remisi lima bulan adalah yang sudah menjalani masa pidana minimal lima tahun.
Menurut dia, pada pemberian remisi tahun ini tidak ada remisi yang langsung bebas. "Pada tahun lalu ada yang langsung bebas, namun tahun ini tidak ada," ucapnya.
Ia menjelaskan, pemberian remisi merupakan hal wajar dan setiap tahun dilakukan, seperti pada saat hari raya keagamaan, peringatan Kemerdekaan RI dan lainnya.
Sebanyak 60 orang warga binaan yang mendapatkan remisi, terdiri dari remisi umum potongan masa pidana satu bulan sebanyak 23 orang, 16 orang menerima remisi umum potongan masa pidana dua bulan, 17 orang menerima remisi umum potongan masa pidana tiga bulan, potongan masa pidana empat bulan sebanyak dua orang, dan potongan masa pidana lima bulan sebanyak dua orang.
Ia mengajak seluruh warga binaan yang mendapatkan potongan masa hukuman untuk selalu berbuat baik dan tidak menimbulkan masalah pada masa binaan selanjutnya.
Kegiatan pemberian remisi umum bagi narapidana ini dibuka langsung oleh Kemenkum dan HAM RI secara virtual di Rutan Mentok Kabupaten Bangka Barat, turut hadir dalam kegiatan itu sejumlah pejabat daerah setempat, antara lain Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, Komandan Kodim 0431/BB, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Pengadilan Negeri, para komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab setempat.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020