Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengapresiasi tujuh pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali meraih pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil laporan keuangan pemda 2019.
"Kami mengapresiasi pemprov, kabupaten/kota yang berhasil mendapatkan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun lalu," kata Kepala Kanwil Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Kepulauan Babel, Fahma Sari Fatma saat penyerahan penghargaan di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan tujuh pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Babel yang meraih opini WTP yaitu Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel, Pemkab Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang. Sementara itu, Pemkab Belitung hanya mendapatkan opini WDP.
Menurut dia opini BPK atas LKPD di atas merupakan gambaran sejauh mana kewajaran informasi keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
"Semakin baik kualitas opini audit berarti semakin baik pengelolaan keuangan pada sebuah instansi," ujarnya.
Ia menyatakan meskipun demikian, opini WTP bukanlah tujuan akhir, karena sesunggunya laporan pertanggungjawaban tersebut penting untuk melakukan perencanaan selanjutnya demi pengelolaan keuangan negara yang lebih baik, profesional, pruden, dan akuntabel di Bumi Serumpun Sebalai itu.
"Kami sebagai perwakilan Kementerian Keuangan siap hadir dan membantu membantu pemerintah daerah yang belum berhasil meraih WTP ini," katanya.
Gubernur Kepulauan Babel, Erzaldi Rosman Djohan mengapresiasi tujuh pemda yang berhasil mendapatkan WTP, seraya berharap ke depan agar capaian ini tetap terus dijaga.
"Ini bukan suatu akhir tetapi tujuan dengan harapan WTP ini akan lebih memastikan lagi pengelolaan keuangan dan pembangunan yang lebih baik melalui bimbingan oleh BPKP, BPK, dan Inspektorat bukan merupakan hal yang biasa saja tetapi juga merupakan suatu kebutuhan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
"Kami mengapresiasi pemprov, kabupaten/kota yang berhasil mendapatkan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun lalu," kata Kepala Kanwil Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Kepulauan Babel, Fahma Sari Fatma saat penyerahan penghargaan di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan tujuh pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Babel yang meraih opini WTP yaitu Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel, Pemkab Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang. Sementara itu, Pemkab Belitung hanya mendapatkan opini WDP.
Menurut dia opini BPK atas LKPD di atas merupakan gambaran sejauh mana kewajaran informasi keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
"Semakin baik kualitas opini audit berarti semakin baik pengelolaan keuangan pada sebuah instansi," ujarnya.
Ia menyatakan meskipun demikian, opini WTP bukanlah tujuan akhir, karena sesunggunya laporan pertanggungjawaban tersebut penting untuk melakukan perencanaan selanjutnya demi pengelolaan keuangan negara yang lebih baik, profesional, pruden, dan akuntabel di Bumi Serumpun Sebalai itu.
"Kami sebagai perwakilan Kementerian Keuangan siap hadir dan membantu membantu pemerintah daerah yang belum berhasil meraih WTP ini," katanya.
Gubernur Kepulauan Babel, Erzaldi Rosman Djohan mengapresiasi tujuh pemda yang berhasil mendapatkan WTP, seraya berharap ke depan agar capaian ini tetap terus dijaga.
"Ini bukan suatu akhir tetapi tujuan dengan harapan WTP ini akan lebih memastikan lagi pengelolaan keuangan dan pembangunan yang lebih baik melalui bimbingan oleh BPKP, BPK, dan Inspektorat bukan merupakan hal yang biasa saja tetapi juga merupakan suatu kebutuhan," katanya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020