Manggar, Babel (ANTARA) - Bupati Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Burhanuddin memberikan apresiasi terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) atas predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap hasil laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2022.
"Selama empat tahun berturut-turut kita memperoleh WTP terhadap LKPD, tentu ini hasil dari kerja keras semua aparatur negara dan patut saya apresiasi," ujarnya di Manggar, Kamis.
Bupati mengatakan bahwa seluruh ASN di lingkungan Pemkab Belitung Timur sudah bekerja keras dalam memperjuangkan dan mempertanggungjawabkan hasil audit keuangan daerah oleh BPK RI, sehingga berhasil mempertahankan predikat WTP untuk keempat kalinya secara berturut-turut.
Prestasi yang diraih sejak 2019 ini, menurut Aan, merupakan wujud keberhasilan atas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta kerja keras seluruh pegawai.
"Keberhasilan ini merupakan jerih payah seluruh pegawai dan sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah yang menjadi bagian dari amanah masyarakat kepada pemerintah,” kata bupati.
Bupati mengingatkan keberhasilan meraih WTP tidak membuat aparatur negara berpuas diri, malah sebaliknya prestasi ini dijadikan motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dalam mengelola keuangan dengan memegang teguh transparansi, akuntabilitas dan bertanggung jawab.
"Sehingga apa yang sudah kita raih ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Opini WTP bukanlah akhir dari segala-galanya, kita senantiasa masih harus berbenah untuk menjadi lebih baik," ujarnya.
Bupati juga mengatakan masih terdapat beberapa catatan perbaikan atau rekomendasi dari BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2022.
"Catatan-catatan itu harus kita dicermati dengan sungguh-sungguh dan menjadi evaluasi dan perbaikan," ujarnya.
Menurut dia, catatan tersebut untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan ke depan sudah sesuai dan sejalan dengan regulasi atau ketentuan perundang-undangan.
"Ini perlu kita lakukan sebagai wujud komitmen kita dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah maupun penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang lebih baik ke depan," ujarnya.
